SHARE
Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dukungan pembentukan Densus Tipikor. source: http://nasional.sindonews.com/read/1063364/12/fadli-zon-nilai-setya-novanto-dijebak-pakai-operasi-intelijen-1448076787

Dukungan untuk aksi pemberantasan korupsi yang akan dilakukan oleh Keplirisan Republik Indonesia (Polri) muncul dari Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Apalagi lembaga tersebut akan memiliki kewenangan dan kekuatan seperti halnya  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jenderal (Polisi) Tito Karnavian sendiri yang menggagas lembaga yang akan dinamai Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pindana Korupsi (Tipikor) tersebut. Hal ini dilakukan agar pemberantasan korupsi di Indonesia makin cepat ditangani.

Fadli pun hanya mengingatkan agar tugas dan wewenangnya tak tumpang tindih antara. “Ini bukan sesuatu yang baru. Kepolisian dan Kejaksaan memang punya tugas memberantas korupsi,” kata Fadli.

Sejarah pembentukan KPK sendiri menurut Fadli, terjadi karena kala itu Kepolisian dan Kejaksaan dianggap kurang maksimal dalam menjalankan tugas memberantas korupsi. Namun, jika kemudian kedua lembaga itu ingin memperkuat kewenangannya, tak jadi soal. Kewenangan pemberantasan korupsi, dimata Fadli, tak hanya monopoli KPK.

Kondisi sama juga terjadi di Hong Kong. Kala itu negeri kecil yang menjadi bagian dari RRC itu membentuk komisi khusus anti korupsi karena kepolisian melemah dalam menangani korupsi. Namun saat kepolisian Hong Kong sudah kuat dalam memberantas korupsi maka komisi khusus anti korupsi di Hong Kong, kini dibubarkan.

Di negara seperti Amerika Serikat, bahkan tak ada KPK. Di Negeri Paman Sam, FBI dan kepolisian serta kejaksaan sudah mampu bekerja baik dalam menangani korupsi.

Fadli kini sebaliknya meminta agar KPK bisa bekerja sama secara obyektif dengan kepolisian atau kejaksaan. “Kita tidak ingin lembaga itu dijadikan alat politik dan tebang pilih,” kata politikus Gerindra ini.

Fadli mengatakan, sejauh ini masyarakat masih lebih percaya kepada KPK dalam memberantas korupsi. Apalagi, ujarnya, Polri belakangan tebang pilih mengusut kasus-kasus tertentu.

Baca Juga  Pimpinan DPR Usul MK dan Jokowi Dilibatkan Terkait RUU Pemilu yang Masih Buntu
Masinton Pasaribu, politisi PDIP setuju pembentukan Densus Tipikor.
Masinton Pasaribu, politisi PDIP setuju pembentukan Densus Tipikor.

Komisi III DPR mendorong dan mendukung penuh wacana pembentukan Densus Tipikor oleh Polri. Tugas dan wewenang densus ini disebut akan setara dengan KPK.

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu juga sependapat. Ia menilai bentuk kesetaraan antara KPK dan Densus Tipikor bisa dibangun dari sisi tunjangan kesejahteraan petugasnya, sarana prasarana, tunjangan operasional penyelidikan, dan perkara korupsi.

Masinton juga menegaskan Komisi III DPR mendukung sepenuhnya alokasi anggaran untuk pembentukan densus ini.

“Struktur dan personel anggota Densus Tipikor Polri ini nantinya akan diisi anggota kepolisian terbaik dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata dia.