SHARE
Fadli Zon menilai dakwaan KPK dalam kasus e-KTP sangat gegabah.

Proses KPK (komisi Pemberantasan Korupsi) dalam menentukan siapa saja pihak-pihak yang tersangkut kasus mega korupsi e-KTP, dinilai Fadli Zon,  dinilai sangat gegabah. Wakil Ketua DPR RI menilai KPK tidak bisa begitu saja memberikan dakwaan hanya berdasarkan keterangan saksi. Apalagi saksi tersebut adalah narapidana kasus korupsi seperti Muhammad Nazaruddin, mantan bendahara Partai Demokrat.

Fadli Zon menganggap informasi yang beredar masih sebatas isi dakwaan terhadap dua tersangka. “Itu pun belum tentu. Karena ini baru keterangan sepihak dari Nazaruddin. Nah harus ada klarifikasi, dibuktikan. Betul enggak, mudah-mudahan tidak,” kata Fadli .

Fadli juga menegaskan, jika terbukti terlibat korupsi proyek e-KTP, maka yang bersangkutan harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Tanpa pandang bulu, apakah tokoh tersebut seorang politisi, menteri atau mantan menteri. “Semua sama dimata hukum,” tegas Fadli.

Namun, jika yang didakwa seperti dalam persidangan Kamis (9/3/2017) lalu tidak tepat, maka Fadli menyatakan perlu adanya rehabilitasi nama. “Saya mengimbau kalau tuduhan itu tidak betul, sebaiknya laporkan saja ke Bareskrim. Seperti yang dilakukan Pak Marzuki Alie (mantan Ketua DPR),” tutur Politisi Partai Gerindra itu.

Puluhan orang diduga turut menikmati fee proyek e-KTP. Fee yang berasal dari hasil penggelembungan anggaran e-KTP ini diduga mengalir ke pejabat Kementerian Dalam Negeri hingga ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Jumlah fee yang diterima beragam mulai dari ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah. Suap diduga ditujukan untuk memuluskan penganggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun itu.

Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis (9/3/2017), mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mendapat bagian paling besar yakni 5,5 juta dollar AS atau setara Rp 53,35 miliar.

Baca Juga  Periksa Lagi Gamawan Fauzi

Selanjutnya, menurut dakwaan, suap dalam jumlah besar juga diterima oleh mantan Gamawan Fauzi yang saat itu menjadi Menteri Dalam Negeri. Gamawan disebut menerima 4,5 juta dollar dan Rp 50 juta. Total uang yang diterima Gamawan adalah Rp 43,7 miliar.