SHARE
Gamawan Fauzi, tercenung membayangkan jeruji besi.

Satu per satu kaki tangan Gurita Cikeas mulai dipereteli. Terakhir, Gamawan Fauzi, Mendagri pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terantuk kasus e-KTP. Bahkan mantan Gubernur Sumatera Barat itu patut diduga sebagai otak dari mega korupsi ini.

Saat menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri pada 2009-2014, Gamawan Fauzi menginisiasi proyek e-KTP. Bahkan proyek yang seharusnya bias berlangung dalam single years itu disulapnya menjadi multi years.

Dalam dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proyek e-KTP tersebut Gamawan diduga mendapatkan gratifikasi sebesar 4.5 juta dollar AS, atau lebih dari Rp 60 miliar. Proyek itu sendiri bernilai Rp 5,9 triliun.

Hal ini terungkap dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua terdakwa mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto. Entah, kepada siapa lagi bancakan uang APBN itu dinikmati, namun jelas Gamawan adalah otak di balik mega korupsi tersebut.

Kasus dugaan korupsi e_KTP itu bermula pada November 2009, saat Gamawan Fauzi masih menjabat sebagai Mendagri. Ia berinisiatif untuk mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan Pembagunan Nasional (Bappenas), Agus Martowardoyo, terkait usulan pembiayaan proyek e-KTP. Proyek e-KTP tersebut kemudian dibahas dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi II DPR.

Pada Mei 2010, sebelum dilakukan rapat dengar pendapat, Irman melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini dan Gamawan Fauzi. Pertemuan juga dihadiri oleh Muhammad Nazaruddin dan pengusaha Andi Narogong. Nazarudin adalah pihak yang mengungkap semua fakta busuk tentang kebejatan pemerintahan era SBY.

Dalam pertemuan itu, Mustoko Weni menyampaikan bahwa Andi Narogong, akan menjadi pengusaha yang mengerjakan proyek e-KTP. Mustoko juga menjamin Andi akan memberikan sejumlah fee kepada anggota DPR dan pejabat di Kemendagri.

Baca Juga  Di Sentul Bogor, Mendagri dan Menko Polhukam Hadiri HUT Ke-7 BNPT

Dalam proyek e-KTP, Gamawan juga menetapkan Konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI) sebagai pemenang lelang. Namun penetapan ini juga dinilai penuh akal-akalan hingga layak disebut

Gamawan juga mengajukan permohonan penambahan anggaran, karena Konsorsium PNRI belum dapat menyelesaikan target pekerjaannya. Usulan itu ditindaklanjuti dengan rapat pembahasan anggaran antara Kemendagri dan Komisi II DPR.

Pada Maret 2011, Andi Narogong memberikan uang kepada Gamawan melalui Afdal Noverman sejumlah 2 juta dollar AS. Tujuannya, agar pelelangan pekerjaan proyek e-KTP tidak dibatalkan oleh Gamawan Fauzi.

Pada Juni 2011, Andi kembali memberikan uang pada Gamawan melalui adiknya, Azmin Aulia, sejumlah 2,5 juta dollar AS. Pemberian uang bertujuan untuk memperlancar proses penetapan pemenang lelang.

Selain itu, sebagian uang yang diperoleh Irman juga diberikan kepada Gamawan, yakni sebesar Rp 50 juta. Pemberian dilakukan saat kunjungan kerja di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Gamawan Fauzi, kini sudah tidak dapat berkelit dari kasus korupsi.
Gamawan Fauzi, kini sudah tidak dapat berkelit dari kasus korupsi.

Peran Gamawan lainnya, adalah membujuk Agus Martowardojo, Menteri Keuangan saat itu  untuk menyetujui kontrak multiyears untuk proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Menurut Agus, proyek multiyears ini tidak pernah mendapat penolakan dari Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani.

Agus menjelaskan dia menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan pada 20 Mei 2010. Sedang kontrak multiyears diajukan pada 21 Oktober 2010. “Saya katakan di dalam file tidak ada penolakan dari Sri Mulyani,” kata dia seusai diperiksa sebagai saksi untuk perkara korupsi e-KTP di KPK, Selasa, 1 November 2016.

Menurut mantan bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, proyek e-KTP multiyears pada 2011-2012 sempat mendapat penolakan dari Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani. Namun akhirnya proyek yang kini bermasalah itu berjalan. “Agus Marto mengeluarkan surat itu atas pertemuan persetujuan,” kata dia.

Baca Juga  Paulus Tanos: Andi Narogong Jual Nama Setya Novanto

Agus mengatakan pada 13 Desember 2010, dia sempat menolak pengajuan kontrak multiyears e-KTP itu. Ini karena ternyata yang diajukan bukan multiyears kontrak, melainkan multiyears anggaran. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang sistem keuangan negara, anggaran tidak boleh multiyears dan harus ada persetujuan Menteri Keuangan.

Lagi-lagi, Gamawan sangat berperan dalam memuluskan proyek tersebut meski jelas-jelas melanggar undang-undang. Sayang, hingga kini Gamawan belum juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, meski perannya sangat jelas koruptif. Tunggu apa lagi KPK?