SHARE
Yasonna Laoli dan Ganjar Pranowo, duet politisi PDIP yang diduga menerima dana sogokjam e-KTP.

Seorang menteri aktif Yasonna Hamonangan Laoli, dan dua gubernur, Ganjar Parnowo dan Olly Dondokambey,  diduga kuat menerima uang korupsi e-KTP pada tahun 2010. Mereka menerimanya saat masih menjadi anggota DPR RI. Yasonna bahkan menerima langsung dari Miryam Haryani di kantor DPR, Senayan, Jakarta.

Hanya Jaksa penuntut umum KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/3/2017), seperti kurang getol menyebutkan nama menteri dan dua gubernur aktif. Yasonna yang yang kini menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, disebut oleh Yani Hanura, menerima uang. Sementara Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, menwerima namun mengembalikan ke dirinya. Lainhalnya dengan Olly Dondokambey, Gubernur Sulawesi Utara yang juga Bendara Umum PDIP, langsung menerimanya.

Namun Ganjar pada kesempatan lain disebut KPK menerima uang dari Andi Agustinus alias Andi Narogong di ruang kerja anggota Komisi II DPR, Mustoko Weni, pada September-Oktober 2010. Uang diberikan agar menyetujui anggaran proyek e-KTP senilai Rp5,9 triliun.

“Ganjar Pranowo selalu Wakil Ketua Komisi II sebesar 520 ribu dolar AS,” sebut Jaksa Eva Yustisiana saat membaca dakwaan Irman dan Sugiharto.

Sedang Olly disebut menerima 1,2 juta dolar AS darfi Andi Naragong. Pemberian untuk memastikan tersedianya anggaran proyek e-KTP. Dalam keterangan Yani Hanur, Yasonna menerima uang dari politisi yang memiliki nama resmi Miryam S. Haryani tersebut.

Yasonna Hamonangan Laoly, diduga menerima 84 ribu dolar AS. Bahkan, PDIP selalu partai juga mendapat uang suap Rp 80 miliar pada Februari 2011 terkait pemulusan anggaran e-KTP tahun anggaran 2011-2013. Saat itu, PDIP adalah partai oposisi pemerintah. Uang diberikan untuk kepentingan penganggaran.

Sayang keterlibatan orang-orang penting ini seperti sengaja ditutup-tutupi oleh KPK. Mereka seperti hanya mengejar sosok atau tokoh tertentu yang sejatinya menjadi lawan politik dari Yasonna cs.

Baca Juga  Hak Angket DPR Ganggu Kinerja KPK Usai Digugat ke MK