SHARE
Setya Novanto dan Joko Widodo
Setya Novanto dan Joko Widodo

Ide mengubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama menjadi elektonic-KTP, muncul pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Indonesia. Banyak kegunaan atau manfaat yang didapatkan dari kartu pengenal yang memiliki chip magnetic berisi data penduduk itu.

Dalam e-KTP itu, tersimpan data digital yang cukup komplet. Mulai dari umur, jenis kelamin, agaman, pekerjaan dan lain sebagainya. Bagi pihak yang mengerti dan mampu memanfaatkan big data tersebut, ini jelas sebuah modal yang menguntungkan.

Sayang, pada kenyataannya, e-KTP yang dijalankan oleh mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi itu, tak sesuai harapan. Bahkan server e-KTP yang terdapat di luar negeri, memungkinkan data kependudukan Indoneia disalahgunakan atau dimanfaatkan pihak asing. Tentunya ini menjadi sebuah kerugian yang sangat besar bagi pemerintah dan penduduk Indonesia.

Lebih konyol lagi, nyatanya proyek e-KTP itu berbuntut panjang. Mega korupsi hingga diperkirakan merugikan Negara sebesar 2,4 triliun rupiah, terindikasi dari proyek ini. Banyak nama dan tokoh penting terimbas atau disangkutkan dengan kasus ini. Praktis setelah memberikan dampak buruk pada data kependudukan, e-KTP mulai menimbulkan kegaduhan politik yang tentunya tak diinginkan.

Presiden Joko Widodo sampai mengaku ‘gerah’ dengan perkara dugaan korupsi pada program pengadaan  e-KTP. “Habisnya enam triliun, jadinya hanya sebuah KTP yang tadinya berbahan kertas jadi berplastik. Sistemnya belum lagi,” kata Jokowi di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2017).

Jokowi dan JK, serius tangani kasus e-KTP.
Jokowi dan JK, serius tangani kasus e-KTP.

Jokowi juga mendapat laporan bahwa pejabat Kementerian Dalam Negeri banyak yang menjadi ragu-ragu dalam memutuskan terkait kelancaran program e-KTP tersebut. “Kemendagri kini juga ragu-ragu, resah melakukan sesuatu, karena juga takut,” ujar Jokowi.

Pekerjaan di Kemendagri juga terbengkelai. Pengambilan keputusan menjadi terganggu dan beban itu harus dipikul oleh pemerintah Jokowi yang mewarisi bobroknya pemerintahan SBY. “Supaya diketahui, (pejabat) Kemendagri yang dipanggil ke KPK itu ada 23. Bolak-balik, bolak balik,” ucap dia.

Baca Juga  KPK Merasa Kebal Terhadap Hak Angket DPR

Tidak heran jika pelaksanaan program e-KTP kini terhambat. Salah satu persoalan e-KTP yang paling diprotes masyarakat adalah kekurangan blangko. “Sekarang jadi bubrah (kacau) semua gara-gara anggaran (pengadaan e-KTP) dikorup,” ujar Jokowi.

Rugikan Masyarakat

Masyarakat yang dirugikan akibat e-KTP ini juga terus mengeluhkan kasus ini. Banyak pengurusan e-KTP terbengkelai. Padahal dokumen ini penting guna kegiatan dan kehidupan mereka sehari-hari.

Cuitan di twitter tentang kerisauan masyarakat mulai bermunculan. Misalnya: @panselnas min kan persyaratannya KTP. sedangkan ktp saya mangkrak apakah bisa menggunakan ktp sementara? Dari @fajarzae35.

Belum lagi dengan pengurusannya yang lama karena blangko pembuatan e-KTP habis dan mulai susah didapatkan habis. “berita hangat E-KTP, baru sadar dari tahun 2016 KTP hilang buat lagi ga jadi2 smpe udah 2017,” cuitan dari  ‏ @NovitaAnggie2 .

Masalanya tak hanya berhenti di situ saja. Masyarakat mulai mengaku terimbas korupsi secara langsung kasus korupsi e-KTP ini. “baru kali ini kasus korupsi di Indonesia bener2 gue rasain langsung. blanko ktp bener2 0 di semua wilayah. ckck udah gila” cuitan dari @firdharaflianti.

Di twitter sendiri, hingga kini terdapat belasan ribuan cuitan tentang e-KTP dengan berbagai sentiment. Mulai dari positif, negative dan netral. Namun sentiment negative jelas lebih banyak dari sentiment positif jika bicara soal e-KTP.