SHARE
Hru Andeska, pengacara Miryam Haryani yang menilai KPK salah dalam menetapkan dakwaan.

Persidangan praperadilan Miryam S. Haryano versus KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (8/5/2017).

Dalam sidang ini kuasa hukum KPK tidak hadir. Alasannya mereka belum menerima surat panggilan sidang. Sementara dari pihak Miryam, sudah hadir dan diwakili oleh penasihat hukum Heru Andeska.

Dalam sidang perdana tersebut Heru menyatakan penetapan kliennya sebagai tersangka pemberian keterangan palsu dalam sidang perkara korupsi proyek KTP elektronik cacat prosedural. SElain itu penetapan itu terkesan dipaksakan oleh KPK.

KPK telah mendakwa Miryam dengan Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK juga telah menahan Miryam.

Menurut Heru, sesuai hukum acara yang diatur dalam Pasal 174 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka yang berhak menyatakan benar tidaknya keterangan seseorang adalah majelis hakim. Bukan penyidik atau pihak kejaksaan atau KPK.

“Kami menilai penetapan ini dipaksakan,” kata Heru pada sidang praperadilan kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (8/5/2017).

Sebelumnya KPK pernah memakai pasal ini dalam perkara Muhtar Effendy, yang juga didkawa memberikan keterangan palsu. Ia membuat keterangan palsu itu pada sidang dugaan suap yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Ia akhirnya diputuskan bersalah

Namun, dalam kasus Miryam, hal ini jelas berbeda. Menurut Heru penggunaan pasal tersebut diterapkan karena perkara pokok Muhtar Effendy sudah diputuskan.

Mirtyam S. Haryani, belum bisa dikatakan memberi kesaksian palsu karena perkara utama kasus e-KTP belum diputuskan.
Mirtyam S. Haryani, belum bisa dikatakan memberi kesaksian palsu karena perkara utama kasus e-KTP belum diputuskan.

“Dalam kasus itu, perkara utama atau pokok sudah diputuskan. Sudah tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sedangkan dalam kasus Miryam ini perkara utamanya, yaitu kasus e-KTP, terhadap saudara Irman dan Sugiharto,  belum diputuskan apa-apa. Jadi mereka belum bisa menetapkan Miryam membuat keterangan palsu, karena kasusnya masih disidangkan,” tutur Heru.

Baca Juga  Sudah 10 Orang Dicekal ke LN, Terakhir Miryam

Pembelaan KPK

Di lain pihak, juru bicara KPK Febri Diyansah sebelumnya pernah mengatakan jika institusinya tidak keliru menggunakan pasal ini untuk Miryam.

KPK, pernah melakukan hal itu kepada Uhtar Effendy. KPK juga menerapkan pasal 22 juncto pasal 35 UU Tipikor dalam surat dakwaan, kesaksian palsu pada Muhtar. Menurut Febri, Mahkamah Agung akhirnya menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara dan denda Rp200 juta pada Muhtar.

“Terdakwa akhirnya dinyatakan bersalah sampai berkekuatan hukum tetap. Jadi keliru jika KPK tidak pernah menggunakan pasal itu,” kata Febri.