SHARE
KPK saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II di gedung DPR, selalu ketakutan terhadap hak angket.

Pengunaan hak angket kepada KPK seperti yang diajukan oleh Komisi III DPR, mendapatkan banyak pro dan kontra. Pihak yang tidak setuju saat hak tersebut diputuskan dalam sidang paripurna DPR, Jumat (28/4/2017) di Senayan, Jakarta, curiga jika hak tersebut digunakan untuk melemahkan KPK.

Dari pihak KPK sendiri sangat ketakutan jika hak angket itu akan menilisik persoalan rekaman saat Miryam S. Haryani, diperiksa oleh KPK. Dalam pemeriksaan tersebut, politisi Hanura itu Ditekan habis-habisan oleh penyidik KPK. Bahkan disertai ancaman fisik.

Untuk membuktikan kebenaran semua tuduhan itu, Komisi III DPR meminta agar rekaman itu dibuka. Namun pihak KPK tak mau lantaran jika rekaman itu dibuka, bakal mengganggu jalannya persidangan kasus e-KTP yang kini tengah berjalan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Di sisi lain, tak hanya soal rekaman itu saja yang membuat Komisi III menggunakan hak angket. Masih terdapat empat alasan lagi selain rekaman pemeriksaan Miryam itu. Anehnya, empat alasan lain itu seperti tak ingin diungkap oleh KPK. Bahkan cenderung mereka tutupi. Misalnya soal laporan keuangan KPK yang dinilai BPK mencurigakan.

Melihat tarik ulur antara KPK dan DPR ini, beberapa pihak mencoba melihat lebih jauh apa yang ada di balik hak angket itu sebenarnya.

Dr. Guntur F. Prisanto dosen Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) dan pemerhati hukum, menilai ada yang salah kaprah dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

“Kesalahan yang terus kita pelihara, padahal jelas tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum tata negara; yaitu bahwa kita selalu curiga jika hak-hak konstitusional DPR akan digunakan,” kata Guntur.

Entahlah siapa yang curiga atau siapa yang takut untuk terbuka, karena menurut Guntur seluruh hak DPR sebenarnya hanya bersumber pada dua tindakan; bicara dan bertanya.

Baca Juga  KPK Tak Mau Diperingatkan Jika Sudah Ngawur dalam Menuntut Seseorang

Guntur juga menggarisbawahi DPR adalah lembaga yang dipilih oleh rakyat untuk bertanya dan bicara; apa dasar saudara, apa kewenangan saudara, berapa uang rakyat terpakai, untuk apa, bagaimana memakai uang dan kewenangan saudara, sebagai pejabat negara.

“Siapapun yang mendapatkan uang dan kewenangan dari negara, mereka semua boleh ditanya dan DPR adalah lembaga pengawas tertinggi di negara kita,” ucap Guntur mengingatkan.

Maka, dengan disetujuinya usulan “penggunaan Hak Angket DPR kepada KPK terkait dugaan pelanggaran UU” maka rakyat seharusnya menyambut baik dengan haru dan sukacita. “Pasalnya, untuk itulah DPR dipilih agar berbicara dan bertanya tentang semua yang selama ini ada dan tak ada yang berani untuk berbicara dan bertanya,” tegas Guntur.

Dalam tugasnya sehari-hari, DPR sudah banyak berbicara dan bertanya. Namun dalam hak angket ini tentu berbeda. Menurut Guntur, perbedaannya dalam Hak Angket ini bukan sekedar ditanya lalu dijawab sekedarnya. Akan tetapi ditanya dan diselidiki serta dikonfirmasi atas semua dugaan yang ada. Proses ini mirip upaya penyelidikan.

KPK lahir dengan UU No. 30 tahun 2002. Dalam perjalanannya, bisa dilihat komisi antirasuah ini mengalami pasang surut. Bagi Guntur, perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan di dalam KPK.

“Penyelidikan ini akan menemukan semua hal apa adanya. Semoga ini bisa menjadi titik tolak sistem pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif, profesional dan produktif di masa depan,” harap Guntur.

Guntur juga berharap, kini masyarakat terutama para pegiat antikorupsi, untuk sadar bahwa hak angket kepada KPK yang digagas Komisi III, adalah upaya untuk menyempurnakan kinerja KPK. Jika Komisi Pemberantasan Korupsi ini berjalan di jalur yang benar, maka tak ada yang perlu dikhawatirkan dari agenda politik ini.