SHARE
Yasonna Laoly, mangkir dua kali saat dipanggil KPK.

Bibit konflik baru antara KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan PDIP, kembali muncul. Kali ini terkiat kasus korupsi e-KTP yang tengah disidangakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, sejak Maret 2017.

KPK yang dalam beberapa kesempatan ingin meminta keterangan Yosnna Laoly, Menteri Hukum dan HAM Kabinet Kerja, gagal tercapai. Sudah dua kali Yasonna dipanggil namun selalu mangkir dengan berbagai alasan.

Yasonna perlu diminta keterangan oleh KPK seperti halnya naggota Komisi II DPR RI 2009-2014. Kala itu Yasonna yang menjadi Anggota KOmisi II yang membahasa soal anggaran dan proyek e-KTP, ditengarai telah menerima sejumlah uang dari para terdakwa untuk melancarkan kasus tersebut.

Pada pemanggilan 3 Februari lalu, Yasonna juga tak hadir dengan alasan menerima surat pemanggilan satu hari sebelumnya. Ia beralasan surat tersebut terlalu mepet.  Terakhir  Yasonna dipanggil KPK untuk dimintai keterangan pada 10 Februari 2017. Namun Politikus PDIP itu mangkir dengan alasan sedang bertugas ke luar negeri.

Sayang KPK, malah tak melakukan panggilan ketiga, yang berarti bisa melakukannya lewat pemaksaan. Tak munculnya surat panggilan Ketiga ini menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya peran dan kesaksian Yasonna dinilai sangat penting karena menurut keterangan dari Saksi lainnya, seperti Miryam S. Haryani, Yasonna menerim uang untuk keperluan memuluskan proyek e-KTP.

Yasonna sendiri awalnya dimintai keterangan sebagai Saksi ahgli, selain kapasitas sebagai mantan Anggota Komisi II DPR RI kala itu. “Keterangan yang bersangkutan sebagai saksi masih kami perlukan. Kami akan lakukan pemanggilan kembali,” ucap Febri Diansyah, Jubir KPK.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah kecewa dengan ketidakhadiran Yasonna. Entah karena gagal memanggil Saksi penting atau karena factor lain.

“Kami menyayangkan ketidakhadirkan saksi karena itu menghilangkan kesempatan dia menjelaskan fakta dan informasi sesuai kapasitasnya saat menjadi anggota Komisi II DPR,” ujar Febri.

Baca Juga  Ketua Pansus Agun Gunandjar Tak Hadiri Rapat dengan Romli

Sudah menjadi rahasia umum jika KPK kerap kali berseberangan dengan PDIP dalam sejumlah kasus yang menyangkut kader partai berlambang kepala banteng itu.

Bisa jadi, inilah babak lanjutan dari perseteruan antara PDIP dan KPK yang kembali mencuat seiring dengan berulirnya kasus e-KTP di persidangan. PDIP dinilai banyak pengamat sangat berkepentingan untuk menghindarkan kader-kadernya dari jangkauan KPK.

Selama ini baru Ganjar Pranowo, politisi PDIP sekaligus Gubernur Jateng yang dipanggil sebagai saksi di persidangan. KPK kini juga hendak melakukan pemanggilan lagi kepada Saksi-saksi dari PDIP. Namun di tengah rumor tersebut tiba-tiba muncul aksi kekerasan terhadap Novel Baswedan.

Beberapa kecurigaan kasus perseteruan antara PDIP dan KPK sert aksi kekerasan terhadap Novel saling terkait,  sangat mungkin. Sementara public dan media kini hanya mengarahkan kasus itu pada sosok Setya Novanto saja.