SHARE
Agus Rahardjo, tahu persis peran Gamawan Fauzi di kasus e-KTP

Kasus mega korupsi e-KTP adalah kasus korupsi yang cukup dahsyat. Selain merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah, kasus ini juga menyeret banyak tokoh-tokoh politik di Indonesia. Bahkan kasus ini diinisiasi seseorang di level pembantu presiden.

Merunut ke balakang, proyek e-KTP ini berawal dari gagasan pemerintahan SBY-Budiono. Setidaknya ada dua rapat yang dianggap penting dalam proyek e-KTP. Rapat pertama berlangsung sekitar awal 2010 dipimpin Boediono. Agus Martowardojo, Gubernur BI dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, serta Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo, Kepala LKPP Agus Rahardjo–kini Ketua KPK, juga hadir dalam rapat ini. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto; dan Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto juga hadir.

Dalam rapat tersebut, Gamawan menuding LKPP menghambat program e-KTP. Alih-alih mendukung, LKPP justru meminta tender e-KTP diulang. Pada rapat itu, Agus Rahardjo yang mewakili LKPP menyebut lelang tender e-KTP belum bisa dianggap clear apalagi sengketa lelang telah didaftarkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Boediono menengahi perdebatan dengan memerintahkan pembentukan tim kecil untuk menyelesaikan masalah.

Rapat kedua berlangsung di tempat yang sama. Kali ini, Staf Khusus Wakil Presiden, Sofyan Jalil, disebut memimpin rapat. Sofyan dibantu asistennya, Laso. Dari LKPP yang hadir adalah Agus Rahardjo bersama seorang direktur. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) yang mewakili Kemendagri, ikut di dalam rapat ini.

Sofyan mengaku tidak ingat isi rapat, apalagi biasanya rapat di kantor Wakil Presiden hanya merupakan tindak lanjut program pemerintah. “Saya tidak tahu apa ada keputusan diambil di sana, tapi rasanya ketika itu kantor Wapres tidak pernah lagi terlibat tentang masalah tersebut,” kata Sofyan.

Pada pertengahan rapat kedua itu, Agus Rahardjo menyatakan lembaganya mundur dari pendampingan. Alasannya, Kemendagri dianggap tidak mempedulikan saran LKPP. Misalnya, perlunya paket pekerjaan dipecah menjadi sembilan sehingga perusahaan yang menggarap paket dapat fokus pada bagiannya. Agus Rahardjo menyebut Kemendagri juga tidak menerapkan lelang secara elektronik alias e-Procurement seperti yang disarankan lembaganya.

Gamawan Fauzi, bolak-balik diperiksa KPK.
Gamawan Fauzi, bolak-balik diperiksa KPK.

Belakangan, program e-KTP tetap berlangsung. Lelang proyek usulan Kemendagri itu dimenangkan Konsorsium Percetakan Negara RI dengan nilai Rp 5,9 triliun. Pada 22 April 2014, KPK menetapkan Sugiharto, pejabat pembuat komitmen proyek itu, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Akhir September 2016, KPK menetapkan juga Dirjen Dukcapil, Irman, sebagai tersangka, sekaligus menyatakan kasus itu disinyalir merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 2 triliun.

Wakil Ketua KPK lain, Basaria Panjaitan, mengatakan lembaganya perlu segera menyelesaikan pengusutan kasus e-KTP. “Karena sudah cukup lama terbengkalai,” kata dia. Adapun menurutnya pemeriksaan Agus Martowardojo dianggap penting lantaran keterangan Agus akan berguna bagi kepentingan penyidikan. “Ada keterangan yang harus digali untuk memastikan peran setiap orang di dalam proses pelaksanaan proyek e-KTP.”

Adapun penyidik KPK ternyata sudah memeriksa Agus Rahardjo pada Desember 2015, beberapa hari setelah ia dilantik menjadi Ketua KPK. “Hasilnya clear, penyidik tak perlu lagi memeriksa Agus Rahardjo kecuali ada fakta lain yang ditemukan,” ujar seorang sumber. Agus Rahardjo membenarkan ini. “Dulu saya sudah jelaskan ke penyidik, tapi saya siap jika harus diperiksa lagi,” katanya.

Gamawan menyatakan program e-KTP berjalan dengan pendampingan tiga lembaga: KPK, LKPP, dan BPKP. “Tidak ada yang menyatakan proyek e-KTP janggal,” katanya. Gamawan juga mengklaim proyek e-KTP selalu diaudit.

Sebelum tender benar-benar digelar, Gamawan mengirimkan hasil audit BPKP tersebut ke KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Dia mengklaim tidak ada kejanggalan pada rencana proyek. Dia juga mengklaim tender telah dilakukan secara elektronik. “Saya juga heran dengan kasus itu.”

Kini makin terbuka secara jelas dan gamblang, jik Agus Raharjo, mempunyai niat yang sangat kuat untuk menuntaskan kasus korupsi e-KTP. Agus Raharjo, yang juga ketua KPK tahu persis lika-liku bejatnya korupsi ini. Ia pun tahu persis Gamawan Fauzi terlibat dalam kasus e-KTP ini.