SHARE
Partai Demokrat menerima banyak aliran dana korupsi e-KTP.

Partai Demokrat seperti kebakaran jenggot, saat Anas Urbaningrum membawa-bawa nama SBY di persidangan kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/4/2017). Pasalnya Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden RI ke-6 itu adalah sosok yang harus dilindungi berapa pun biaya yang harus ditanggung.

Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan membuat bantah soal keterlibatan SBY dalam memuluskan proyek e-KTP. Syarif menegaskan pada dasarnya saat itu Fraksi Demokrat harus menyukseskan program pemerintah. Namun, arahan yang dimaksud bukan untuk melakukan korupsi dengan cara menggelembungkan dana.

Dari berbagai kesaksian, sebagian besar dana korupsi e-KTP, ternyata digunakan untuk membiaya kongres Partai Demokrat di Bandung, dimana Anas terpilih sebagai ketua umum. Bahkanguna sosialisasi, 530 DPC Partai Demokrat dituding Muhammad Nazaruddin, ikut menikmati uang korupsi itu.

Anas, juga menyebut jika dalam Kongres II Partai Demokrat terdapat steering committee yang saat itu diketuai oleh Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, anak SBY. Pada kongres ini, Ibas terpilih sebagai Sekretaris Jenderal periode 2010-2015. Atas posisi tersebut, Ibas menjadi sekjen partai termuda di Indonesia yang ditugaskan untuk menjalankan organisasi partai terbesar hasil pemilu 2009 dalam mengawal pemerintahan SBY, yang kemudian porak-poranda di Pemilu 2014 karena ketua dan bendaharanya terseret kasus korupsi.

Munculnya nama SBY menambah aroma menyengat kasus e-KTP ini. Dari keterangan Anas, sepertinya sulit bagi penegak hukum membuktikan keterlibatan SBY dalam kasus ini. Akan tetapi, suara ini sudah cukup menjadi cuka guna menyiram luka di hati SBY yang baru saja kalah di Pilkada DKI.

Penyebutan ini tentu kaitannya dengan perusakan citra Demokrat yang hendak dikembalikan SBY, sejak harus turun tangan pada 2015 untuk memimpin kembali Partai Demokrat setelah Anas dan Nazaruddin dikandangkan KPK.