SHARE
Khalid Zadibi, pantas mencurigai ada yang ingin menghancurkan Golkar dan Setya Novanto

Semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin yang menerpanya. Peribahasa ini sepertinya pas untuk menggambarkan sosok Setya Novanto. Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar itu tengah berada dalam cobaan yang tak ringan.

Politisi kelahiran Surabaya sekitar 62 tahun lalu itu, namnya kini dikait-kaitkan dengan kasus e-KTP. Padahal, jauh-jauh hari Setnova sudah mengatakan tak tahu menahu soal kasus tersebut.  Beruntung, anggota Partai Golkar sudah maklum dengan kondisi sang ketua.

Kader-kader  Partai Golkar yang militan seperti Khalid Zabidi sanhgat menyayangkan hal itu. “Banyak nama-nama besar dari partai politik lain seperti Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Menkumham Yasonna Laoly, politisi PDIP Arif Wibowo, dan politisi PAN Teguh Juwarno,” ujarnya. “Namun pemberitaan dan opini yang berkembang di masyarakat selama ini seolah-olah Setya Novanto adalah tokoh utama dari kasus e-KTP.”

Ada apa ini?

Dijelaskan dosen Universitas Paramadina itu, nama Setya Novanto dalam dokumen yang beredar tidak masuk ke dalam daftar penerima uang. Nama Setya Novanto hanya disebut dalam kesaksian-kesaksian di pengadilan dan masih perlu dibuktikan dalam proses hukum lebih lanjut.

“Saya menduga ada operasi politik, penggiringan opini atau framing media secara khusus yang telah dilakukan pihak-pihak tertentu yang tidak suka kepada Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar,” lanjutnya.

Menurutnya, opini untuk menjatuhkan Setya Novanto sengaja digiring karena ada pihak yang tidak ingin Golkar kembali berjaya. Pasalnya, saat ini konsolidasi Golkar berjalan dengan cepat. Bahkan dukungan Golkar untuk Jokowi kembali menjadi capres di 2019 terbukti mampu mengangkat elektabilitas parpol.

Hal ini terbukti pada Pilkada Serentak 2017 yang baru berlangsung, Golkar berhasil menjadi parpol terbanyak memenangkan Pilkada.

Baca Juga  Dewan Pembina & Dewan Pakar Solid Dukung Setya Novanto, Juga untuk Ajukan Praperadilan

“Untuk itu, kader Golkar harus bersikap kompak dalam menghadapi isu politik ini, mengedepankan kesolidan partai, menghargai proses hukum, dan mengikuti aturan partai, agar Golkar tidak terkena dampak politik yang merusak jalannya proses konsolidasi internal akibat badai politik ini,” pungkasnya.