SHARE
Setya Novanto, saat rapat paripurna DPR pilih untuk tak mencapuri urusan hak angket.

Keputusan Ketua DPR RI, Setya Novanto untuk tidak mencampuri rapat paripurna DPR pada Jumat (28/4/2017) dinilai sebagai langkah tepat dan bijak. Ketua Umum Partai Golkar ini hanya membuka sidang dan memberikan pidato.

Selanjutnya dalam pembahasan hak angket selama sidang paripurna tersebut, Setnov menyerahkan sepen uhnya kepada pimpinan DPR lainnya, yaitu para wakil ketua DPR seperti Fadli Zon dan Fachri Hamzah.

Setya Novanto, menegaskan keputusan persetujuan hak angket DPR terhadap KPK sepenuhnya ada di para wakil ketua dan fraksi di DPR. Ia tak mau terlibat karena posisinya saat itu tengah menjadi saksi dalam sebuah persidangan yang melibatkan KPK dan dirinya.

“Kalau saya soal hak angket KPK serahkan kepada wakil ketua dan fraksi,” kata Novanto, di Mataram, Minggu (30/4/2017).

Setnov juga mengakui jika dirinya tidak pernah mencampuri atas usulan maupun disetujuinya hak angket DPR terhadap KPK itu. Sebab, keputusan itu datang dari para wakil ketua dan fraksi di DPR.

“Saya tidak ikut mencampuri dan wakil ketua yang telah melakukan dan melaksanakan bersama fraksi lain,” ucap dia.

Hak angket itu digulirkan karena KPK terdapat laporan dari BPK tentang penyelewengan anggaran di KPK seperti yang dilaporka oleh BPK, dan sejumlah masalah lainnya menyangkut kondisi internal di KPK.

Tujuh penyelewengan dalam pengelolaan anggaran atau keuangan KPK, sebagaimana diterakan dalam hasil audit BPK tersebut, adalah:

1.Terdapat Kelebihan Pembayaran Gaji Pegawai KPK yang belum direalisasikan atas pelaksanaan tugas belajar sebesar Rp 748, 46 juta.
2. Belanja barang pada Direktorat Monitor Kedeputian Informasi dan Data sebesar Rp 153,61 juta tidak dilengkapi dengan pertanggungjawaban yang memadai. Tidak sesuai mata anggarannya sebesar Rp 134, 89 juta.
3. Pembayaran belanja perjalanan dinas, belanja sewa dan belanja jasa profesi pada biro hukum tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 185, 84 juta.
4. Kegiatan perjalanan dinas pada kedeputian penindakan tidak didukung dengan surat perintah minimal sebesar Rp 44,00 juta.
5. Standar biaya pembayaran atas honorarium kedeputian penindakan tidak sesuai ketentuan.
6. Realisasi belanja perjalanan dinas biasa tidak sesuai ketentuan minimal sebesar Rp 1.29 miliar.
7. Perencanaan pembangunan gedung KPK tidak cermat sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 655.30 juta.

Baca Juga  PT DGI Jadi Tersangka Korporasi untuk Pertama Kalinya di KPK