SHARE
Ahmad Zacky, ingatkan KPK untuk tidak takut jika harus dikoreksi.

Persetujuan sidang parupurnba DPR atas hak angket kepada KPK, dua pekan lalu, harus dilihat dari sisi positif. Hak ini ditegaskan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Achmad Zacky Siradj.

Ia menegaskan bahwa hak angket DPR kepada KPK. tidak bermaksud mengintervensi atau melemahkan lembaga anti rasuah itu. Munculnya hak angket tidak lain untuk memperbaiki tata kelola yang ada sekaligus penguatan KPK.

“Hak angket adalah hak konstitusional anggota Dewan. Tidak perlu ada kerisauan atau panik bahwa DPR memperlemah atau mengintervensi proses hukum,” kata Achmad Zacky kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2017).

Reaksi keras masyarakat terhadap hak angket itu menurur Zacky itu adalah suatu kewajaran. Ia melihat di satu pihak masyarakat tidak mengikuti proses yang terjadi di DPR secara cermat.

“Saya anggap itu menjadi proses pendidikan politik yang penting sehingga masyarakat akan merasakan kedewasaan berpolitik,” ucap Zacky.

Ketika didesak bahwa hak angket digulirkan DPR, karena KPK banyak menyasar anggota DPR terkait kasus korupsi, menurut Zacky itu hal yang bagus. “Jadi membersihkan kasus-kasus korupsi di DPR itu harus dilakukan. Kita ingin negara ini clean and good governance, baik di eksekuitif, legislatif maupun yudikatif,” jelasnya.

Menurut politisi dari Partai Golkar ini, juga meminta agar terhadap orang-orang yang memang diindikasikan terjerat kasus korupsi harus dilakukan penyisiran. KPK tetap perlu didukung, karena lembaga itu adalah buah atau amanat dari reformasi.

“Kita prihatin korupsi semakin merebak. Jadi saya sendiri pendukung KPK untuk memberantas korupsi di manapun di institusi apapun. Cuma dalam proses di KPK, lembaga ini perlu intropeksi, bebenah tata kelolanya. Jangan sampai ada temuan-temuan di KPK yang menjadikan kelemahan bagi lembaga ini sendiri,” katanya lagi.

Baca Juga  KPK, Nama Besar yang Kini Dipertaruhkan

Menurut Zacky penggunaan hak angket terhadap KPK dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola, berarti memperkuat KPK. Setelah disetujuinya hak angket ini, seusai reses akan dibicarakan Bamus untuk mekanisme selanjutnya.