SHARE
Gedung yang rencananya akan digunakan untuk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (11/9). Presiden Joko Widodo belum menyerahkan nama-nama calon pimpinan KPK kepada DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Kompas/Heru Sri Kumoro (KUM) 11-09-2015

Ada sinyal kuat yang menunjukkan bahwa KPK melakukan pencekalan terhadap Setya Novanto karena Ketua DPR yang menyetujui dilakukannya sosialisasi atas rencana revisi/amandemen Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang KPK.

Padahal sosialisasi itu juga dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan Presiden Jokowi.

“Jadi revisi UU KPK ini tidak akan ujug-ujug dilakukan. Ketua DPR tetap meminta masukan dari masyarakat,” ujar Johnson Rajagukguk, Ketua Badan Keahlian DPR (BKD).

BKD ditugasi oleh pimpinan DPR untuk melakukan sosialisasi revisi UU Nomor 30 Tentang KPK itu ke masyarakat, terutama perguruan tinggi. Dari sosialisasi yang dilakukan sejak Februari 2017 itu BKD sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan perguruan tinggi.

Belakangan ini masalah revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK itu kembali mencuat. Ketua KPK, Agus Rahardjo, dalam berbagai kesempatan menyebut bahwa KPK tidak memerlukan revisi tersebut.

Johnson Rajagukguk mengatakan, bukan tanpa alasan pimpinan DPR meminta agar BKD untuk melakukan sosalisasi revisi UU No 30 tahun 2002 itu. Hal tersebut lantaran kesepakatan antara pemerintah dengan DPR agar ada sosialisasi apabila UU KPK akan direvisi.

“Ada kesepakatan yang terbangun dulu bagaimana ini disosialisasikan. Dan ini tugas kita. Nanti akan kita lihat, ini kan hanya proses bagaimana konsep ini diketahui oleh masyarakat,” ujar Johnson.

jokset
Keakraban Presiden Jokowi dan Ketua DPR Setya Novanto

BKD melakukan sosialisasi di sejumlah perguruan tinggi. Di antaranya yang sudah dilakukan adalah di Universitas Andalas dan Universitas Nasional. Melalui sosialisasi, kata Johnson, mahasiswa dan masyarakat jadi lebih mengetahui konsep dari wacana perubahan yang disebut-sebut akan menumpulkan ‘taring’ KPK itu.

“Karena ternyata setelah kita lakukan sosialisasi banyak mahasiswa dan masyarakat yang betul-betul belum mengetahui konsepnya secara jelas dari perubahan itu,” kata dia.

Baca Juga  Andi Narogong Akui Beri Uang Pelicin kepada Irman untuk Tender e-KTP

“Baru setelah itu, setelah kita kita kasih tahu, ini lho. Jadi di benak mereka, ada batasan untuk KPK, nggak ada itu. Ada soal penuntutan dihilangkan, nggak ada soal itu,” lanjut Johnson.

guklu
Jhonson Rajagukguk, Ketua BKD

Ada berbagai respon yang didapat BKD setelah melakukan sosialisasi. Sebagian masih keras untuk menolak, namun ada juga yang setuju selama peran dan kewenangan KPK tidak dikurangi tapi justru harus diperkuat. Soal perbedaan pandangan itu disebut Johnson merupakan hal biasa.

“Ada yang tetap (meminta) ‘tidak perlu’ kita obyektif aja, ada juga ya ‘kalau memang dilakukan perubahan, lakukan lah yang memperkuat’. Tapi setelah mereka melihat konsep mereka baru memahami. Artinya dibuka diskusi yang memungkinkan munculnya perbedaan-perbedaan,” tuturnya.

Hasil dari sosialisasi nantinya menurut Johnson akan dilaporkan BKD ke pimpinan DPR. Untuk tindaklanjut apakah akan dibawa dan digodok ke Badan Legislasi (Baleg), Johnson mengaku itu bukan kewenangan pihaknya.