SHARE
Asrul Sani, Sekjen PPP, yang berani mengungkap korupsi KPK.

Temuan itu didapat dari hasil audit BPK untuk tahun anggtaran 2015/2016. Pada saat itu KPK memiliki anggaran hampir satu triliun rupiah, atau lebih tepat 990 miliar. Namun anggaran itu hanya mampu diserap sekitar 85 persen saja oleh KPK.

Atas hasil temuan itu, maka anggota Komisi II DPR RI, Asrul Sani sudah mengusulkan hak angket. ““Tetapi juga terkait temuan BPK yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan KPK tahun 2015 dimana ada 7 temuan penyimpangan anggaran,” kata Arsul yang juga Sekjen PPP.

Geger? Tentu saja. Pasalnya KKP adalah lembaga super body yang tidak memiliki pengawas. Bahkan saat DPR hendak mengawasi mereka, KPK berdalih dewan rakyat ini berusaha untuki menghalangi penyewlidikan yang tengah dilakukan oleh KPK.

Bukan itu saja, dari dana sebesar 990 miliar yang digelontor lewat APBN untuk Negara, KPK hanya mampu mengembalikan uang rakyat sebesar 430-an miliar saja. Ibarat dagang, jelas Negara rugi besar atas kelakuan KPK ini.

Tak heran, kini kembali bermunculan agar KPK dibiubarkan saja. Namun bagi sejumlah pihak, hanya menginginkan agar KPK lebih diawasi saja. DPR bersama pemerintah harus bisa menunjuk lembaga pengawas KPK agar kinerja jelas dan tidak salah arah.

Pembentukan dewan pengawas itu salah satu yang diusulkan dalam revisi UU KPK no 30 tahun 2002. Namun lagi-lagi KPK menolak revisi UU tersebut.

Salah satu alas an KPOK menolak karena undang-undang itu akan mengebiri KPOK, bnaik dalam penggunaan anggaran atau kekuasaannya yang dibatasi.

Akan tetapi jikia melihat fenomena KPK yang terus berusaha membungkam BPK maka jelas perlu UU Revisi KPK diterapkan.

Terlkebih melihat aksi atau maneuver KPK untuk  bertemu dengan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna.

Baca Juga  PAN dan PPP Juga Isyaratkan Perubahan, Siap Kirim Wakilnya ke Pansus KPK

Dalam pertemnuian tersebut KPK mengaku melakukan koordinasi  antarlembaga yang berkaitan di bidang penegakan hukum tersebut. Namun sumber nasionalisme.net menyebutkan jika KPK tengah berusaha menekan BPK agar tujuh pelanggaran mereka yang diendus oleh BPK tak muncul ke permukaan apalagi sampai di tangan DPR.

Pertemuan sebelumnya pernah dilakukan pada 2016 lalu, kala itu Ketua KPK Agus Rahardjo mengadakan pertemuan tertutup dengan Ketua BPK Harry Azhar Azis di lingkungan untuk membahas perkara dugaan korupsi pengadaan tanah milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras.

Selain itu, pertemuan pada Jumat 21 April 2017, adalah  pertemuan perdana setelah Agung Firman Sampurna disumpah sebagai anggota BPK dengan para pejabat KPK yang mulai ketakutan karena boroknya diungkap oleh lembaga lain.