SHARE
Pimpinan Polri, KPK dan Kejaksaan membuat MoU untuk saling melindungi.

Banyak pihak menyerukan penolakan terhadap upaya pelemahan KPK yang dicurigai akan dilakukan oleh DPR RI. Salah satunya mereka menyebut soal hak angket kepada KPK yang digalang Komisi III sebagai upaya mengarah ke sana.

Akan tetapi publik seperti tidak sadar bahwa telah terjadi pelamahan secara sadar atau tidak sadar yang dilakukan oleh KPK sendiri. Hal ini dapat dilihat dari upaya KPK yang membuat Nota Kesepahaman pimpinan tiga lembaga penegak hukum.

KPK, Keplisioan dan Kejaksaan ini terikat pada sebuah perjanjian yang mengharuskan untuk memberitahu pimpinan KPK, Kepolisian atau Kejaksaan sebelum penyidik masing-masing melakukan penggeledahan, penyitaan atau memasuki kantor terkait dugaan kasus korupsi.

MoU ini menurut para pegiat korupsi harus dihapuskan. Pasalnya kewajiban pemberitahuan itu dikhawatirkan akan mengurangi prinsip-prinsip dan karakter independensi KPK. Selama ini ada resistensi terhadap KPK dalam memberantas praktik korupsi. Namun MoU itu secara jelas, sudah membatasi gerak KPK. Celakanya komisi antirasuah itu melakukannya justru dengan sengaja.

“Perlu ditinjau kembali teks terkait dengan pemberitahuan itu. Itu menganggu independensi KPK. Kembalikan saja ke aturan perundang-undangannya seperti apa,” kata Sekjen Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko.

Kini Pimpinan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan berkilah bahwa MOU yang sudah mereka sepakati ini untuk meningkatkan koordinasi setelah ketiganya pernah dilanda konflik terkait penanganan kasus korupsi.

Namun KPK menyatakan keharusan pemberitahuan itu tidak akan menganggu kinerjaya. Menurut KPK itu hanya persoalan koordinasi semata dan bukan meminta izin kepada pimpinan kepolisian atau kejaksaan.

Menurut Juru bicara KPK Febri Diansyah, keharusan pemberitahuan itu tidak akan menganggu kinerja KPK, karena itu koordinasi dan bukan permintaan izin. “ini hanya koordinasi atau pemberitahuan, bukan meminta izin. Ini dua hal berbeda,” kata Febri.

Baca Juga  Ada Pihak yang Memancing di Air Keruh, Terkait Insiden Air Keras
MoU antara Polri, KPK dan Kejaksaan tidak sepantasnya dilakukan.
MoU antara Polri, KPK dan Kejaksaan tidak sepantasnya dilakukan.

Dalam lima tahun terakhir, hubungan KPK dan Kepolisian beberapa diwarnai ketegangan saat lembaga itu menyelidiki dugaan praktik korupsi yang melibatkan pimpinan Kepolisian.

Kemunculan istilah kriminalisasi terhadap pimpinan KPK kemudian lahir yang menurut pegiat antikorupsi dilatari penolakan lembaga kepolisian saat pimpinannya diperiksa KPK karena diduga terlibat korupsi.

Konflik terbuka dua lembaga penegak hukum ini kemudian memaksa Presiden Joko Widodo turun tangan, sehingga muncullah tuntutan agar pimpinan KPK dan Kepolisian menjalin koordinasi.

Terdapat 15 pasal yang diatur dalam MOU pimpinan KPK, Kepolisian dan KPK, tetapi ada salah-satu pasal yang dipermasalahkan oleh pegiat antikorupsi, yaitu soal pemberitahuan kepada pimpinan masing-masing lembaga itu sebelum ada penggeledahan dan lain-lain.

Dalam pasal 7 ayat 3 disebutkan “Dalam hal salah satu pihak melakukan tindakan penggeledahan penyitaan atau memasuki kantor pihak lainnya maka pihak yang melakukannya memberitahukan kepada pimpinan pihak yang menjadi objek dilakukannya tindakan tersebut kecuali tangkap tangan.”

Setelah MOU disepakati, Rabu (29/03), sejumlah media kemudian melaporkan bahwa keberadaan pasal 7 itu dilatari apa yang disebut sebagai surat yang dikeluarkan Mabes Polri pada Desember 2016. Apalagi Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan kerja sama KPK, Kepolisian dan Kejaksaan itu agar tidak ada lagi konflik di antara mereka sendiri.

Dalam surat itu disebutkan bahwa tindakan penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan di ruangan Kepolisian harus mendapatkan izin dari Kapolri. Ketika isi surat itu terungkap di masyarakat pada pertengahan Desember 2016, para pegiat anti korupsi memprotesnya. Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat itu mengatakan surat edaran itu bersifat internal.

Usai penandatangan MOU, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan kerja sama KPK, Kepolisian dan Kejaksaan itu agar tidak ada lagi konflik di antara mereka sendiri. “Kita tidak ingin ada konflik,” kata Tito. “Prinsip utamanya kami dari Polri tentu sangat ingin menjaga hubungan baik dengan KPK yang sudah bagus saat ini.”

Baca Juga  Hari ini Ratu Atut Hadapi Sidang Vonis Kasus Alkes

Sementara, Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penerapan kerja sama itu harus tetap mengikuti ketentuan hukum acara yang berlaku (yaitu KUHAP), yaitu KPK memiliki kewenangan untuk menggeledah, menyita dan memasuki objek yang diselidiki tanpa meminta izin pimpinannya.

“Kita harap saat implementasi tidak merugikan pihak yang melakukan penegakan hukum. Karena, pemberitahuan itu bukan soal boleh atau tidak boleh, tapi hanya fungsi koordinasi,” kata Febri.

Hubungan KPK dan Kepolisian beberapa diwarnai ketegangan saat lembaga itu menyelidiki dugaan praktik korupsi yang melibatkan pimpinan Kepolisian.

Dengan adanya kerja sama itu, demikian dia mengharapkan, tidak ada lagi kesulitan aparat hukum saat melakukan penggeledehan, penyitaan dan memasuki kantor objek yang diselidiki.

“Tidak dibutuhkan lagi izin untuk kegiatan penggeledehan, penyitaan atau memasuki kantor suatu pihak. Karena, yang dibutuhkan hanya pemberitahuan yang konteksnya itu koordinasi,” tegasnya.

Tetapi, Sekjen Transparency International Indonesia, Dadang Trisasongko mencemaskan penerapan pasal 7 itu akan menganggu independensi dan profesionalisme KPK.

Dadang kemudian mengatakan, kewajiban memberitahukan pimpinan lembaga yang diselidiki itu bisa didesakkan oleh lembaga pemerintahan lainnya.

“Nanti kementerian yang lain meminta juga, lalu bikin MOU. Kalau nanti (KPK) mau menggeledah, harus memberitahukan dulu,” kata Dadang.

Dia juga khawatir isi pasal itu akan menimbulkan tafsir yang bermacam-macam sesuai kepentingan lembaga masing-masing.

“Dan sesuai dengan konteks relasi kekuatan, siapa yang paling berhak menafsirkan itu yang punya power,” ujarnya, menganalisa.

Karenanya, Dadang mengusulkan agar pimpinan KPK meninjau kembali pasal 7 tersebut dan wewenang KPK dikembalikan sesuai wewenangnya sesuai perundang-undangannya yang mengaturnya.

Sekjen Transparency International Indonesia, Dadang Trisasongko mengatakan, dirinya mengkhawatirkan penerapan pasal 7 itu akan menganggu independensi dan profesionalisme KPK.

Baca Juga  Suap DPRD Mojokerto, Kadis PU Diperiksa KPK

Hal ini dia tekankan karena sejauh ini terbukti adanya resistensi terhadap prinsip dan karakter KPK dalam memberantas praktik korupsi.

“Kalau kapolrinya baik, ya, tetapi kalau kapolrinya nanti tidak memiliki komitmen pemberantasan korupsi, itu pasti bisa disalahgunakan,” jelas Dadang.

Dia juga mempertanyakan klaim yang menyebut kerja sama KPK, Kepolisian dan Kejaksaan itu akan makin memperkuat upaya semua lembaga penegak hukum itu untuk memberantas korupsi.

“Itu agak naif, karena ini bagian dari pengurangan prinsip dan karakter independensi KPK,” tandasnya.

“Kekhawatiran itu saya kira relevan dan kita nanti bisa lihat bersama-sama setelah kerja sama ini ditandatangan. Kita juga mengharapkan dapat masukan dalam tataran implementasi kalau ada kendala lebih lanjut,” kata Jubir KPK Febri Diansyah. (sumber bbc.com)