SHARE

Ini salah satu bukti betapa saktinya Komisi Pemberantasan Korupsi. Saking hebatnya KPK, lembaga antirasuah ini pun merasa punya kekebalan untuk tidak memenuhi keinginan masyarakat, yang direpresentasikan melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Keinginan masyarakat terhadap KPK dalam konteks ini adalah bagaimana KPK membuka rekaman Miryam S Haryani saat politisi Hanura yang mantan anggota Komisi II DPR itu diperisa penyidik KPK terkait kasus e-KTP.

Permintaan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat antara KPK dengan Komisi III DPR, yang antara lain membawahi bidang hukum. Karena pimpinan KPK menolak permintaan anggota dewan, muncul usulan untuk dilakukannya hak angket. Namun, KPK dianggap kebal terhadap hak angket.

kikukin

Pengusulan hak angket oleh Komisi III DPR terhadap KPK dinilai tidak akan mempengaruhi lembaga antirasuah itu dalam mengusut kasus e-KTP.

Akan tetapi, KPK sebagai lembaga penegak hukum independen merasa memiliki imunitas terhadap intervensi politik atas penanganan kasus hukum yang telah, sedang, dan yang akan ditangani.

Komisi III merasa perlu mendengarkan rekaman karena Miryam mengaku kepada penyidik telah membagi-bagikan uang proyek e-KTP kepada puluhan anggota DPR.

Yang memicu usulan hak angket adalah sikap KPK yang menolak permintaan Komisi III. KPK menganggap rekaman pemeriksaan Miryam tak bisa dibuka karena kasus e-KTP masih diusut.

Hak angket memang menjadi hak DPR, yang dapat melakukan penyelidikan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Tetapi, dalam anggapan KPK, hak angket tidak selalu memiliki kekuatan eksekutorial.

Pimpinan KPK lalu mencontohkan hak angket Ahokgate dan hak angket Penyadapan SBY yang dianggap tidak ada implementasi hukumnya.

KPK juga menganggap, rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani itu bersifat tertutup dalam rangka penegakan hukum. Rekaman itu menjadi kewenangan penuh KPK

Baca Juga  Fahri Hamzah Sebut Upaya KPK Serang Dirinya dan Amein Rais

Menurut KPK, rekaman pemeriksaan Miryam itu hanya bisa dibuka di pengadilan atas perintah hakim dengan pertimbangan ‘for the interest of justice’.