SHARE
Alexandrr Marwata, mulai mencari-cari kesalahan pihak lain.

Penyelesaian dan persidangan kasus mega korupsi e-KTP, diprediksi akan berlangsung lama dan berlarut-larut. Sejak disidangkan pertam akali tanggal 9 Maret 2017 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, kasus ini langsung menarik perhatian.

Kasus ini bahkan menenggelamkan kasus PT EKP tentang pajak dan menyangkut nama dari seseorang yang dikenal dekat dengan orang nomor satu di negeri ini. Proses penyelesaian kasus e-KTP bahkan makin tak jelas lantaran segala dakwaan yang dibuat oleh KPK (komisi Pemberantasan Korupsi) selama ini hanya berdasarakan keterangan dari terdakwa lain.

Keterangan yang belum dichek dan ricek itu langsung dijadikan sebagai alat bukti untuk menjerat terdakwa atau tersangka lainnya. KPK terlihat kurang kreatif dalam menangani kasus ini.

Kondisi itu makin diperburuk sikap KPK yang tidak profesional selama menuntaskan penyidikan kasus e-KTP. Banyak saksi yang akhirnya mencabut keterangan mereka di persidangan seperti yang dilakukan oleh Miryam Haryani. Maklum, ia merasa diintimidasi saat memberikan keterangan di KPK.

Dalam kondisi serba tak karuan itu, KPK justru melempar kesalahan ke anggota DPR RI. Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Alexander Marwata, ada sejumlah pihak yang mencoba untuk menyeret-nyeret kasus dugaan korupsi e-KTP ke ranah politik.

Menurut Alexander, sikap sejumlah pihak itu memang berpotensi menghambat penanganan perkara e-KTP oleh KPK yang saat ini sedang dilakukan.

“Upaya menarik penanganan kasus e-KTP ke arah politik potensial menghambat penanganan perkara ini,” kata Alexander Marwata di Gedung KPK, di Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Namun, mantan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor itu memastikan bahwa KPK tetap bekerja sesuai koridor hukum. Alex meminta masyarakat tidak terpancing isu sejumlah pihak atas penanganan perkara ini. “KPK meminta masyarakat mengawal proses penanganan kasus e-KTP,” ujarnya.

Baca Juga  4 Anggota DPRD Mojokerto Dipanggil KPK Panggil

Hal itu disampaikan Alex menyusul tudingan sejumlah pihak termasuk anggota DPR yang menilai bahwa penanganan kasus korupsi e-KTP, politis dengan disebutnya sejumlah mantan anggota dan anggota dewan yang diduga turut menerima aliran dana haram itu.