SHARE
Mustokoweni meninggal di usia 56 tahun pada Jum’at, 18 Juni 2010 pukul 09.52 WIB di Rumah Sakit Elizabeth Semarang, Jawa Tengah.

Entah karena ngawur atau kurang hati-hati, penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dinilai telah membuat dakwaan yang salah. Selain menetapkan Irwan dan Sugiharto sebagai terdakwa, dalam kasus e-KTP, KPK juga memberikan dakwaan kepada Mustokoweni.

Politikus itu disebut menerima uang US$ 400 ribu. Uang tersebut diberikan di ruang kerjanya di DPR sekitar September-Oktober 2010. Pada waktu dan tempat yang sama, pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri, Andi Agustinus alias Andi Narogong juga membagi uang ke sejumlah anggota DPR.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, mengaku bisa membuktikan dakwaan kasus e-KTP itu. Dia mengatakan dakwaan tersebut dikerjakan sesuai dengan bukti yang telah dimiliki penyidik.

“Bahwa dakwaan sudah dipaparkan‎ di muka persidangan, dan akan dibuktikan di persidangan juga,” ujarnya. Dia mengatakan, dakwaan yang sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK pada Kamis 9 Maret 2017, sudah sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat awal proses pengadaan e-KTP.

“Memang ada beberapa saksi yang saat ini sudah meninggal dunia, tentu itu tidak bisa dimintai keterangan dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban lagi. Kalau ada saksi yang tidak bisa dimintai keterangan lagi, tentu KPK punya alternatif bukti lain untuk tetap bisa menangani perkara ini secara maksimal,” kata Febri.‎

Sementara Menurut fakta yang ada, pada tannggal pemberian dana sogokan itu, Mustokoweni, tercatat sudah meninggal dunia. Mustokoweni meninggal di usia 56 tahun pada Jum’at, 18 Juni 2010 pukul 09.52 WIB di Rumah Sakit Elizabeth Semarang, Jawa Tengah. Jenazah almarhumah sempat disemayamkan di Gedung Nusantara DPR.

“Nanti kan bisa dikonfirmasi kepada saksi-saksi yang akan dihadirkan untuk membuktikan‎ dakwaan itu. Tentu nanti jaksa dan hakim bisa melihat mana yang terkonfirmasi dan yang tidak. Tetapi KPK yakin jaksa penuntut umum dapat membuktikan dakwaan kepada para terdakwa ini,” kata Febri.

Baca Juga  KPK Cuma Berkoar-koar Tangani Korupsi Triliunan Dana Ekspor CPO

Selain poin Mustokoweni, ada sejumlah saksi yang belum diperiksa dalam kasus e-KTP ini, tapi sudah masuk dalam BAP. Misalkan mantan Ketua DPR Marzuki Alie. Dia mengaku belum pernah diperiksa KPK. Namun, KPK menjelaskan pihaknya melalui JPU bisa mengajukan saksi di pengadilan.

KPK dinilai terlalu gegabah, dan sangat sumir dalam memberikan dakwaan. Entah karena disengaja agar kasus ini lemah, ataukah dikarenakan KPK sudah tidak tahu mau bertindak seperti apa dalam kasus ini.