SHARE
Alexander Marwata, mencoba pasal baru untuk menjerat figur penting.

Setelah mengalami berbagai kegagalan karena mengajukan dkawaan yang dinilai terlalu lemah, KPK pun mulai berulah., Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberi sinyal pihaknya bisa saja menerapkan Pasal 21 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Komite antirasuah yang berkantor di komplek Kuningan, Jakarta iutu, pekan ini akan mencoba pasal-pasal yang memberikan kewenangan sangat besar kepda lembaga itu dalam menggiring kasus korupsi secara sepihak.

Pasal itu berisi tentang pemidanaan terhadap setiap orang yang dengan sengaja merintangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau pun para saksi dalam perkara korupsi. Dia mengungkapkan hal itu saat ditanya wartawan soal kesaksian mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini pada sidang kedua kasus korupsi E-KTPminggu lalu.

Dalam persidangan terungkap adanya pesan dari Setya Novanto ke Irman (terdakwa kasus korupsi e-KTP) agar mengaku tidak mengenalnya bila diperiksa KPK. ”Lah itu kan dia menyampaikan seperti itu kan ketika perkara belum naik dan belum mulai disidangkan.

Namun semua yang diajukan oleh KPK tadi barulah soal keterangan satu pihak. Sementara pihak lain yang dituduh melakukan hal itu, belum sama sekali dimintai penjelasan. KPK ingin membuat opini publik mengarah pada figur-figur tertentu agar kasus ini menjadi sumir.

”Taruhlah misalkan dia bener begitu, harus dilihat itu bahwa ada desakan dia, imbauan dia, mungkin juga dengan tekanan dia, itu harus berdampak pada proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Ketika itu nggak ada pengaruh dan nanti di persidangan terdakwanya katanya sebenarnya nggak terpengaruh desakan oleh saksi apa pun ya sebetulnya itu nggak ada pengaruhnya juga dengan pasal 21 dan pasal 22 itu,” ujar Alex.

Baca Juga  Pansus Angket KPK, Napi Korupsi dan Penjelasan Yusril

Sebelumnya Diah mengaku pernah mendapatkan pesan dari Novanto. Diah mengatakan, saat itu Novanto memintanya menyampaikan pesan kepada Irman yang berisi Novanto meminta Irman mengaku tidak mengenalnya apabila diperiksa KPK.

Namun menurut Irman, ada yang janggal pada kesaksian Diah. Kejanggalan itu disebutnya tentang tahun penyampaian pesan, yaitu pada 2013 dan penerimaan pesan yaitu 2014. Irman beranggapan, apabila alasannya mendesak, seharusnya Diah bisa memberi tahu Irman langsung atau telepon karena pada tahun 2013, Irman menjabat Dirjen Dukcapil dan Diah sebagai Sekjen Kemendagri.

Novanto beberapa kali telah membantah keterkaitannya dalam kasus itu. Dia menegaskan tidak menerima dana apa pun dan mengaku telah mengklarifikasi semua hal saat diperiksa KPK. ”Mudah-mudahan saya tidak menerima dana apa pun dari e-KTP. Semuanya sudah saya serahkan dalam penyidikan dalam KPK dan sudah saya klarifikasi,” ujarnya.