SHARE
Gamawan Fauzi, menerima duit sogokan e-KTP.

Panitia lelang proyek e-KTP yang dikendalikan oleh mantan Mendagri, Gamawan Fauzi, dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kisruhnya proyek tersebut. Pada saat lelang proyek ini dilakukan pada tahun 2011, panitia lelang ditengarai tidak taat aturan.

Menurut  Setya Budi Arijanta, mereka  dengan mudah mementahkan saran LKPP. Padahal dalam peraturan, panitia wajib menaati rekomendasi LKPP. “Kalau enggak ikut rekomendasi kami biasanya ketemunya di sini di pengadilan tipikor,” kata Setya yang juga Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Salah satu rekomendasi penting dari LKPP adalah, sembilan paket pekerjaan e-KTP tidak boleh disatukan. Justru sebaliknya LKPP mengusulkan agar sembilan paket ini dipecah. Sayang usulan itu selalu dimentahkan oleh panitia pengadaan e-KTP di bawah Gamawan Fauzi.

Alasan LKPP kala itu adalah, jika pekerjaan tersebut disatukan maka akan menjadi rawan korupsi. Selain rawan korupsi, penggarapan sembilan paket pekerjaan yang dijadikan, membuat pekerjaan itu mustahil bisa selesai dalam waktu dua tahun. “Saya kira itu tak masuk akal bisa selesai seperti batas waktu yang disampaikan,” kata Setya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 17 April 2017.

Menurut Setya pengalaman yang terjadi selama ini di LKPP, sistem elektronik pengadaan bisa memakan waktu hingga lima tahun. “Pendappat kami berdasarkan pengalaman selama. Kami memiliki ahli IT, sehingga tak asal dalam berpendapat,” kata Setya.

Setya juga menambahkan, jika selama ini alasan yang diajukan oleh panitia tidak mau menuruti saran LKPP adalah karena dikejar waktu. Padahal, jika dipercepat pun tidak akan berdampak apapun. “Tak ada gunanya menurut kami,” katanya.

Alasan dari pemecahan paket pekerjaan itu adalah agar mendorong kompetisi yang benar sehingga bisa meminimalisir korupsi. Sayangnya, panitia pengadaan tidak menggubris saran LKPP.

Baca Juga  Ingat Senandung Nazaruddin, Gamawan Fauzi yang Sejak Awal Harus Dijadikan Tersangka

Gamawan Fauzi dan antek-anteknya tetap pada pendirian untuk menyatukan sembilan paket pekerjaan. Bahkan karena rekomendasi-rekomendasi LKPP tersebut, Setya sempat diadukan ke Presiden karena dianggap menghambat pengadaan proyek e-KTP.

Akhirnya dalam sebuah pertemuan di Kantor Wakil Presiden, saran LKPP tersebut benr-benar dimentahkan oleh Gamawan Fauzi. Kemendagri tetap memutuskan agar PNRI memenangkan tender atau proyek tersebut.

Di sini jelas, peran Gamawan dalam mengatur proyek tersebut yang menguntungkan kroninya. Secara sah dan meyakinkan, Gamawan seharusnya sudah bisa dijadikan tersangka dalam kasus ini. Namun KPK Sepertinya memiliki agenda lain sehingga tak menjadikan mantan Mendagri itu sebagai tersangka.