SHARE

Jakarta – Pemerintah telah menerbitkan Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Ada larangan yang lebih luas dari ketetapan lebih dahulu di UU 17/2013 tentang Ormas, satu diantaranya problem pengertian mengerti yang bertentangan dengan Pancasila.

Perppu 2/2017 diteken oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 10 Juli 2017 lalu dan telah dimuat di situs Sekretariat Negara. Seperti di ambil, Rabu (12/7/2017), ada 20 halaman Perppu yang telah diundangkan ini.

Satu di antara pasal yang dirubah yakni Pasal 59 tentang larangan untuk ormas. Beberapa besar larangan sama, namun dikelompokkan dengan berbeda. Pengelompokan ini lantas terkait dengan ragu yang diperoleh jika ormas kerjakan pelanggaran.

Larangan problem tindakan permusuhan pada SARA serta penyalahgunaan, penistaan atau penodaan pada agama permulaannya ada di pasal 59 ayat 2. Di Perppu 2/2017, larangan itu termuat dalam pasal 59 ayat 3.

Selain itu, larangan problem penggunaan nama, lambang, bendera, dan simbol organisasi yang memiliki kesamaan dengan gerakan separatis atau organisasi terlarang serta larangan kerjakan kesibukan separatis ; sekarang ini digabungkan ke pasal 59 ayat (4).

Pasal 59 ayat 4 juga diisi larangan untuk ormas untuk berdasar, tingkatkan, serta menyebarkan ajaran atau mengerti yang bertentangan dengan Pancasila.

Itu isi pasal 59 di Perppu 2/2017 :

Pasal 59

(1) Ormas dilarang:
a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/ badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

Baca Juga  Ketua HTI Sebut Harusnya Pemerintah Beri Peringatan Dulu untuk Kami

(2) Ormas dilarang:
a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau
b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

(3) Ormas dilarang:
a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ormas dilarang:
a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Revisi ayat di pasal 59 ini miliki dampak pada ragu yang digunakan pada ormas yg tidak mematuhi.

Bagian info dari pasal 59 juga direvisi. Larangan-larangan untuk ormas di buat lebih detail.

Dalam pasal 59 ayat 3 huruf a, diterangkan bila ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan pada suku, agama, ras, atau grup. Itu di sini info problem ‘tindakan permusuhan’ yang dilarang :

Yang dimaksud dengan “tindakan permusuhan’ adalah ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi, baik secara lisan maupun tertulis, baik melalui media elektronik maupun tidak melalui media elektronik yang menimbulkan kebencian, baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap setiap orang termasuk ke penyelenggara negara.

Pemerintah juga menjelaskan larangan problem ‘melakukan kesibukan jadi pekerjaan dan wewenang penegak hukum sama seperti ketentuan ketetapan perundang-undangan’ di pasal 59 ayat 3 huruf d. Itu penuturannya :

Baca Juga  PBNU: Langkah Tepat! Dukung Perppu Pembubaran Ormas Radikal

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum” adalah tindakan penangkapan, penahanan dan membatasi kebebasan bergerak seseorang karena latar belakang etnis, agama dan kebangsaan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Larangan problem ‘melakukan kesibukan separatis’ juga diperjelas. Larangan ini termuat di pasal 59 ayat 4 huruf b. Itu penuturannya :

Yang dimaksud dengan “melakukan kegiatan separatis” adalah kegiatan yang ditujukan untuk memisahkan bagian dari atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau menguasai bagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik atas dasar etnis, aganra, maupun ras.

Satu di antara yang diprioritaskan pemerintah juga di Perppu 2/2017 yakni tentang pengertian ajaran atau mengerti yang bertentangan dengan Pancasila. Lebih dahulu, di UU 17/2013, pemerintah menyebutkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila hanya ateisme, komunisme/marxisme-lenimisme. Sekarang ini, mengerti lain yang memiliki maksud untuk mengubah Pancasila dan UUD 1945 juga dilarang. Itu penuturannya :

Yang dimaksud dengan “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila’ antara lain ajaran ateisme, komunisme/manrisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.