SHARE

JAKARTA — Sampai sekarang ini masih tetap berlangsung tarik ulur pada Pemerintah serta DPR tentang Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu.

Hal semacam ini berlangsung mengingat belum juga ada perjanjian yang bulat dalam tiap-tiap Fraksi di DPR berkaitan sebagian point krusial dalam penyelengaraan Pemilu.

Hari ini, Senin (10/7/2017), kembali diselenggarakan Rapat Panitia Spesial (Pansus) RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan untuk mengulas tentang lima point krusial, diantaranya ambang batas presiden (presidential treshold), ambang batas parlemen (parliamentary treshold), district magnitude, system pemilu, serta cara konversi nada.

Rapat Pansus ini di hadiri oleh perwakilan tiap-tiap Fraksi, Bawaslu, KPU serta Pemerintah.
Menteri Koordinator Politik Hukum serta HAM, Wiranto memberi tanggapan berkaitan alotnya RUU Pemilu di DPR.

” Ya bila alot itu kita malah datang, lalu kita berunding, lakukan perbincangan, supaya tidak usah alot ya, karna pemilu ini telah deket saatnya, ” tutur Wiranto pada mass media.

Ia juga menyebutkan supaya KPU, Bawaslu mesti bekerja, bila makin mundur saatnya, makin sempit saat bekerja serta juga akan berimplikasi pada makin kurang persiapannya.
” Yang rugi siapa? kita semuanya, ” tutur Menkopolhukam ini.

Sekarang ini pemerintah terus-terusan lakukan komunikasi intens lewat Mendagri, Menkumham serta Menkopulhukam untuk mencari jalan keluar mencari persamaan yang paling baik yg tidak merugikan kebutuhan nasional.

Baca Juga  Perppu Pembubaran Ormas Diumumkan Hari Ini