SHARE

Dalam persidangan vonis dua terdakwa masalah e-KTP Irman serta Sugiharto, cuma tiga nama anggota DPR yang dijelaskan hakim diperkaya dari project itu. Mereka yaitu politisi Hanura Miryam S Haryani, politisi Golkar Markus Nari serta politisi Golkar Ade Komarudin.

Beberapa nama beda yang terlebih dulu ada pada surat dakwaan jaksa tidak dijelaskan hakim. Menyikapi hal itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan KPK juga akan pelajari putusan hakim itu.

” Pasti putusan itu juga akan kita tekuni selanjutnya, juga akan ada cukup banyak sesungguhnya pihak-pihak yang disangka memperoleh aliran dana, ” kata Febri, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Febri menyebutkan, hakim baru masuk pada konteks masalah unsur memperkaya serta pihak yang diperkaya pada masalah e-KTP. Pada konteks unsur penyuapan, belum juga termasuk juga dalam pertimbangan di putusan hakim itu.

” Pasti ini belum juga bicara dalam konteks suap, namun bicara pada unsur yang berada di pasal 2 atau pasal 3, yakni memperkaya sendiri atau memperkaya orang yang lain, ” tutur Febri.

Prinsipnya, lanjut Febri, KPK selalu menguber pihak-pihak yang memperoleh aliran dana dalam masalah e-KTP. Langkah itu adalah kiat KPK supaya bisa kembalikan uang negara dalam masalah ini.

KPK juga mengharapkan pihak yang terima aliran dana dari project e-KTP untuk kembalikan lewat KPK. Termasuk juga berlaku kooperatif dalam penyidikan masalah ini.

” Kami pasti juga akan menghormati dari sikap-sikap kooperatif untuk membongkar bersama masalah e-KTP ini, ” tutur Febri.