SHARE

Anggota Komisi III DPR mencecar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait seringnya dokumen penting internal mulai dari surat dakwaan atau berita acara pemeriksaan (BAP) bocor ke publik. Terbaru, bocornya surat peringatan kedua (SP2) terhadap penyidik senior Novel Baswedan.

Dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan KPK, Rabu malam lalu, masalah ini menjadi perdebatan hangat.

Semua sudah tahu dan itu diberitakan di media bahkan ada surat yang bocor di publik, SP2 Novel lalu dicabut. Hal-hal lain selalu dibocorkan dulu ke media. Ada informasi yang dengan mudah bocor ke publik? Apa ini SOP (standard operating procedure) KPK?

sinton
Masinton Pasaribu

Adalah Masinton Pasaribu, dari Fraksi PDI-P, yang melemparkan pertanyaan tajam itu.

Akbar Faizal, dari Fraksi Nasdem, mempertanyakan hal yang sama. Dia mengungkit soal bocornya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang.

Akbar mengatakan, dalam undang-undang tertulis aturan bagi yang membocorkan BAP akan diancam tindakan pidana. Intinya, ada UU UU yang mengatur ancaman pidana bagi pihak yang sengaja membocorkan BAP.

akbar
Akbar Faizal

Pimpinan KPK kelimpungan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kata Laode M. Syarif, salah satu wakil ketua KPK, seringnya BAP yang bocor ke publik masih diselidiki di internal KPK. Tetapi, kata Laode, belum tentu internal KPK yang membocorkan.

Kebocoran itu belum tentu dari KPK, misalnya surat dakwaan mengenai kasus e-KTP yang lebih dari 100 lembar, Laode bersikeras. Setelah BAP bocor, katanya, mereka juga pusing. Mereka rapat.

ode
Laode M.Syarif

Kata Laode, pimpinan KPK tak menyangka BAP kasus e-KTP itu bisa keluar sebelum waktunya. Dakwaan itu bisa cepat diterima oleh tersangka, lawyer, dan pengadilan seminggu sebelum kasusnya disidangkan. BAP disertai lampiran daftar tersangka kasus e-KTP.

Baca Juga  KPK tak Terlalu Kaitkan Teror Novel dengan Kasus e-KTP

Jadi siapa yang membocorkannya?

Jangan-jangan ada hantu blau di KPK.