SHARE

Jakarta – Saksi unsur DPR yang di panggil KPK kompak menampik isi dakwaan masalah korupsi e-KTP dengan menyanggah terima aliran dana serta tidak mengetahui tersangka Andi Agustinus dengan kata lain Andi Narogong. KPK mengatakan perlakuan perkara tidak tergantung pernyataan.

” Masalah bantahan-bantahan saya sangka masalah tempat KPK masih tetap sama. Mulai sejak KPK lakukan perlakuan masalah korupsi kami tidak tergantung pada bantahan atau pernyataan pihak-pihak, ” tegas Kabiro Humas KPK Febri Diansyah pada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Senin (10/7/2017).

Beberapa besar saksi yang didatangkan KPK sempat juga jadi saksi terlebih dulu di persidangan dengan terdakwa Irman serta Sugiharto. Dalam kesaksian pada Andi Narogong, mereka mengakui disuruhi info tidak jauh berlainan.

” Pasti kita perlu lakukan kontrol kembali pada saksi-saksi itu. Walau mereka telah mengemukakan di persidangan untuk Irman serta Sugiharto, saat kita lakukan penyidikan baru untuk tersangka yang beda, menurut hukum acara, jadi kami butuh lakukan kontrol pada saksi-saksi itu. Pasti saat ada info baru kita juga akan kerjakan klarifikasi selanjutnya, ” tutur Febri.

” Pada umumnya konstruksinya sama, namun ada pendalaman-pendalaman spesifik berkaitan perbuatan tersangka, ” paparnya.

Dalam kontrol saksi klaster politik yang dikerjakan KPK mulai sejak minggu lantas, sebagian anggota ataupun eks anggota DPR menyangkal terima uang haram e-KTP. Mereka juga menyebutkan tidak sempat mengetahui, terlebih berkomunikasi dengan Andi Narogong.

Merka yang menyanggah yaitu diantaranya Menteri Hukum serta HAM Yasonna Laoly, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. Ada juga Anggota Komisi VIII Abdul Malik Haramain, Anggota Komisi II Arif Wibowo, bekas Ketua DPR Marzuki Alie, Anggota Komisi VIII Khatibul Umam, serta Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Paling akhir, bekas pimpinan Komisi II DPR Taufiq Effendi serta Teguh Juwarno.