SHARE

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempersilakan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bila kelak menuntut Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Yusril meneror juga akan menuntut UU pemilu yang sekarang ini rancangannya tetap dalam kajian di DPR, jika ketetapan tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold tidak dihapuskan.

” Silahkan saja. Hak tiap-tiap warga negara menuntut apapun terutama ketentuan UU, ” kata Tjahjo pada Kompas. com, Senin (10/7/2017).

Sekarang ini, kajian RUU pemilu pada pemerintah serta DPR masih tetap buntu. Satu diantaranya karena sebab perbincangan masalah presidential threshold.

Pemerintah dengan PDI-P, Golkar serta Nasdem menginginkan memakai ketentuan lama, yakni parpol atau paduan parpol mesti mengantongi 20 % kursi DPR atau 25 % nada sah nasional untuk mengusung calon presiden serta wapres.

Parpol beda seperti Gerindra, PKS, PKB, PAN, PPP serta Hanura masih tetap berusaha mencari jalan tengah dengan kurangi presidential threshold di angka sekitaran 10 %. Sesaat, Partai Demokrat menginginkan presidential threshold 0 % atau dihapuskan.

Tjahjo menyebutkan, pemerintah memiliki basic alasantasi lewat penafsiran konstitusi mengapa tetaplah ngotot menjaga presidential threshold.

Basic itu yaitu pada Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 dijelaskan kalau pasangan calon presiden serta wapres diusulkan oleh parpol atau paduan parpol peserta pemilu sebelumnya proses pemilu.

” Selanjutnya bila dikilas balik dalam risalah amandemen ke-3 UUD 1945, tidak diketemukan dialektika pengamandemen konstitusi yang melarang pemakaian presidential threshold, ” ucap Tjahjo.

Dengan hal tersebut, lanjut Tjahjo, bisa ditafsirkan serta diambil kesimpulan kalau penjabaran selanjutnya ketetapan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 kedalam UU adalah open legal policy yang didapatkan kewenangannya pada pembentuk undang-undang.

Tetapi, walau telah mempunyai pegangan hukum, Tjahjo tidak menanggung UU Pemilu juga akan aman dari tuntutan di MK. ” Itu hak MK, ” ucap Tjahjo.

Yusril sendiri menilainya, presidential threshold memanglah telah semestinya dihapuskan karna Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan pemilu legislatif serta pemilu presiden jalan serentak.

Pemakaian hasil Pemilu Legislatif 2014 untuk Pemilu Presiden 2019 dinilai tidak relevan.

” Bila presidential threshold tetaplah ada, berapakah juga angka persentasenya, jadi ketentuan itu yaitu inkonstitusional bertentangan dengan Pasal 22E UUD 45, ” ucap Ketua Umum Partai Bln. Bintang ini.

Yusril juga mengingatkan kalau efeknya juga akan begitu fatal jika MK membatalkan ketetapan presidential threshold dalam UU Pemilu.

Terlebih, bila putusan MK itu keluar sesudah pilpres di gelar. Pilpres 2019 juga akan dipandang inkonstitusional karna di gelar berdasar pada UU Pemilu yang dibatalkan MK.

” Bila pilpres itu inkonstitusional, jadi hancur leburlah negara ini sebab pemimpin negaranya tidak memiliki legitimasi untuk menggerakkan roda pemerintahan, ” ucap Yusril.

” Bila Presidennya inkonstitusional, jadi tiap-tiap orang memiliki hak untuk membangkang pada Pemerintah, ” kata dia.