SHARE

Menteri Koordinator bagian Politik, Hukum serta Keamanan Wiranto menyebutkan, pemerintah masih tetap membahas usaha hukum berkaitan gagasan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Wiranto menyatakan kalau gagasan penertiban serta pembubaran bukan sekedar diaplikasikan pada HTI, namun juga organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tidak sesuai sama ideologi negara serta tidak searah dengan visi misi pemerintah.

” Kami akan tidak kendor, selalu membahas dengan baik, serta secepat-cepatnya kami juga akan mengambil keputusan, ” tutur Wiranto waktu didapati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

” Bukan sekedar satu ormas saja, namun semua ormas yang beberapa riil tidak cocok dengan yang diinginkan, yang baik serta miliki peranan menjangkau harapan bangsa Indonesia. Tentu ada beberapa langkah tegas buat kami bubarkan, ” lanjutnya.

Menurut Wiranto, langkah tegas pemerintah itu bukanlah adalah aksi sewenang-wenang serta sepihak.

Pemerintah, kata Wiranto, tidak sempat melarang bila orang-orang menginginkan membuat satu ormas.

Tetapi, pemerintah akan tidak membiarkan bila ormas yang dibuat dengan riil menganggu ketertiban, keamanan, tidak menyatu serta paralel dengan pemerintah.

” Jadi jangan pernah ini dipolemikkan seolah-olah satu kesewenang-wenangan. Pemerintah sadar bila kelas menengah negeri ini hidup. Pemerintah memahami ormas sisi dari demokrasi namun ada batas serta ketentuan mainnya dong, ” ucap Wiranto.

Terlebih dulu, Sejumlah 14 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang tergabung dalam Instansi Persahabatan Ormas Islam (LPOI) menekan pemerintah selekasnya mewujudkan gagasan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) serta ormas radikal anti-Pancasila yang lain.

Pasalnya, mulai sejak pengumuman gagasan pembubaran sampai sekarang ini, pemerintah belum juga ambil langkah tegas pada HTI.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyebutkan, pemerintah butuh menerbitkan Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai Ormas jadi landasan hukum untuk membubarkan ormas-ormas radikal.

” Pemerintah butuh selekasnya wujudkan komitmennya untuk menindak ormas anti-Pancasila seperti HTI. Oleh karenanya kami menuntut pemerintah percepat penerbitan Perppu mengenai Ormas serta menindaktegas ormas yang merongrong Pancasila serta UUD 1945, ” tutur Said waktu memberi info di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2017).