SHARE

Pertemuan perwakilan nelayan yang menampik larangan pemakaian cantrang dengan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, Selasa (11/7/2017), hasilkan beberapa perjanjian.

Juru Bicara Aliansi Nelayan Indonesia Sutia Budi menyebutkan, point pertama perjanjian, kebijakan Menteri Kelautan serta Perikanan Susi Pudjiastuti masalah larangan cantrang dipending sampai bln. Desember 2017.

Berarti, sampai Desember 2017, nelayan masih tetap bisa memakai cantrang untuk menangkap ikan.

” Berarti juga, sepanjang itu nelayan (yang masih tetap memakai cantrang) tidak bisa ditangkapi, ” tutur Sutia, selesai berjumpa Teten, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan.

Perjanjian ke-2, pemerintah juga akan membahas apakah cantrang betul-betul mengakibatkan kerusakan lingkungan laut atau tidak.

Bila hasil kajian tunjukkan cantrang tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan, jadi pemerintah juga akan mencabut kebijakan Menteri Susi itu.

Ke-3, pemerintah juga akan berkunjung ke sentra-sentra nelayan cantrang untuk lihat segera keadaan di lapangan.

Paling akhir, lanjut Sutia, Teten berjanji juga akan jadi fasilitator pertemuan beberapa nelayan dengan Presiden Joko Widodo.

” Jadi memanglah Permen Bu Susi tentang larangan cantrang ini beresiko luas untuk kehidupan nelayan. Banyak efek negatif yang diakibatkan karena larangan ini, ” tutur Sutia.

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia itu telah mulai aksinya mulai sejak Selasa pagi.

Lewat spanduk serta orasi, beberapa nelayan menuntut beberapa hal.

Tuntutan itu salah satunya, memohon Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan Menteri Kelautan serta Perikanan Susi Pudjiastuti masalah larangan cantrang sampai mencopot Susi dari jabatannya.

Beberapa nelayan memiliki pendapat, kebijakan Susi tidak pro pada nelayan.

Diluar itu, Susi dinilai arogan dalam menggerakkan kebijakannya karena tak ada ruangan komunikasi dengan stakeholder.