SHARE

Anggota Panitia Spesial Hak Angket KPK Mohammad Misbakhun mempersoalkan 17 penyidik KPK yang dipandang pengangkatannya menyalahi prosedur.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, sampai kini tidak sempat ada problem dalam peletakan penyidik Polri ke KPK.

” Setau saya bila prosedur keinginan penyidik di KPK telah berulang-kali kita kirim, telah ada yang sekolah di mana-mana, tak ada problem, ” tutur Setyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Setyo menyebutkan, sesuai sama prosedur, Polri menyerahkan anggotanya untuk ditugaskan di KPK dalam kurun satu tahun lebih.

Statusnya masih tetap anggota Polri, namun dengan penugasan di KPK.

Menurutnya, sampai kini belumlah ada penyidik Polri yang diangkat jadi pegawai tetaplah KPK tanpa ada terlebih dulu meninggalkan statusnya jadi polisi.

” Sama KPK, kita telah sesuai sama ketentuan, ” kata Setyo.

Misbakhun terlebih dulu mengatakan ada 17 penyidik KPK yang pengangkatannya menyalahi prosedur.

Menurutnya, hal tersebut tidak mematuhi Ketentuan Pemerintah Nomor 63 Th. 2005 mengenai System Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.

Misbakhun menyebutkan, hal tersebut di ketahui berdasar pada temuan Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit BPK dikerjakan pada 2012, tetapi baru dilaunching pada 2017.

Ia menyebutkan, dalam ketentuan KPK dijelaskan jika pegawai negeri sipil (PNS) dialihtugaskan atau dipekerjakan di lembaga itu, jadi mesti memperoleh izin dari lembaga terlebih dulu.

Problemnya, kata dia, pengangkatan penyidik KPK dari Kepolisian itu berjalan mulai 2012. Walau demikian surat pemberhentian dengan hormat baru di keluarkan Kapolri pada 2014.

Misbakhun juga mengatakan, pimpinan KPK pada saat itu memohon tanggal mundur surat pemberhentian dengan hormat untuk penyidik KPK yang datang dari kepolisian.

Tetapi, Kapolri menjawab hal tersebut tidak dapat dikerjakan.