SHARE

Menteri Koordinator bagian Politik, Hukum serta Keamanan Wiranto meyakinkan pemotongan biaya Kemenko Polhukam Th. Biaya 2017 tidak merubah kemampuan deretan kementeriannya.

Berdasar pada Instruksi Presiden No. 4 th. 2017 mengenai Efisiensi Berbelanja Barang Kementerian/Instansi Dalam Proses Biaya Pendapatan serta Berbelanja Negara (APBN) Th. Biaya 2017, Kemenko Polhukam alami pemotongan biaya sebesar Rp 40 miliar atau sebesar 12, 38 % dari keseluruhan pagu biaya Rp 332. 946. 426. 000.

” Pemotongan biaya tidak jadi masalah, ya walau tentu ada problem yang keluar bersamaan perubahan dinamika politik, hukum serta keamanan. Namun pemotongan kami upayakan tidak punya pengaruh (pada kemampuan), ” tutur Wiranto dalam rapat kerja dengan Tubuh Biaya (Banggar) DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Menurut Wiranto, untuk mengakali pemotongan biaya, kementeriannya tengah lakukan prioritas penghematan di tiga bidang.

Prioritas penghematan di tiga bidang itu yaitu pengurangan volume perjalanan dinas dalam serta luar negeri, aktivitas rapat diluar kantor serta berbelanja non-operasional yang lain.

” Supaya tidak mengganggu kemampuan jadi penghematan biaya diarahkan ke tiga bidang itu, ” katanya.

” Saya rasa ini akan tidak merubah topik gagasan kerja tentang penegakan hukum, pemberian rasa aman untuk orang-orang, membuat keadaan politik yang sehat serta birokrasi yang profesional, ” kata Wiranto.

Pada saat yang sama, Ketua Banggar Aziz Syamsuddin menjelaskan kalau pihaknya juga akan mengusahakan dalam rapat dengan Kementerian Keuangan serta Bappenas supaya pemotongan biaya tak akan dikerjakan.

Mengingat, Kemenko Polhukam mempunyai peranan sentral dalam mengatur kehidupan politik, hukum serta keamanan dalam negeri.

” Kelak waktu rapat dengan Kemenkeu serta Bappenas kami juga akan minta supaya tidak dipotong sekali lagi karna ini kan mengatur orang, ” ucap Aziz.