SHARE
Bel Kematian Kejaksaan Agung Sudah Berdentang
Bel Kematian Kejaksaan Agung Sudah Berdentang

Tekanan terhadap Jaksa Agung HM. Prasetyo hampir sama besarnya dengan yang dialami Menteri BUMN Rini Soemarno. Nama keduanya berada di urutan teratas dalam daftar nama menteri yang wajib untuk diganti oleh Presiden Joko Widod pada reshuffle jilid-II, yang kabarnya segera dilakukan dalam waktu dekat.

Apa sih dosa-dosa Prasetyo dan Rini Soemarno? Oh, banyak! Kinerja kedua kementerian ini yang paling mendapat sorotan. Tak urung jika Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5, amat sebel pada Rini Soemarno. “Kementerian BUMN dijalankan seperti swastanisasi,” tegas Megawati dalam pidato pembukaan Rakernas PDIP, Minggu (10/1).

Sekadar mengingatkan saja, nama Rini Soemarno juga direkomendasikan oleh Pansus Pelindo untuk diberhentikan oleh Presiden Jokowi. Dalam penilaian Pansus Pelindo, menteri BUMN merestui setiap langkah berpotensi korupsi yang dilakukan oleh Dirut Pelindo II, Richard Joost Lino.

Bagaimana dengan kejaksaan agung? Tuntutan agar jaksa agung HM Prasetyo mundur aau diganti, sudah mengemuka sejak Oktober silam. Bahkan sejak kasus penyadapan ilegal yang dilakukan oleh Maroef Syamsoeddin mencuat kepermukaan.

Para pimpinan dewan di Senayan, seperti Fahri Hamzah dan Fadli Zon, konsisten menyuarakan sikapnya agar H.M Prasetyo mengundurkan diri. Tuntutan agar Prasetyo mundur juga dilontarkan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Terakhir, tiga LSM yang intens dalam mengawal penegakan hukum, hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi, mendesak Presiden Joko Widodo segera mencopot Prasetyo. Pernyataan bersama ini disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar, Julius Ibrani dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lalola Easter dari Indonesia Corruption Watch (ICW) di kantor ICW Kalibata Timur.

Lalola Easter pada kesempatan itu mengatakan, satu agenda penting yang harus dilakukan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) setelah genap setahun memerintah adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja jajaran menteri atau pejabat lembaga negara dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK.

“Salah satu jajaran dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK yang penting untuk dievaluasi adalah Jaksa Agung, HM. Prasetyo,” kata Lalola.

Dari awal, ujarnya, penunjukkan HM Prasetyo menuai protes dari sejumlah kalangan. Jokowi dianggap ingkar janji karena pernah menyatakan tidak akan memilih figur Jaksa Agung yang berasal dari politisi partai politik.

“Namun faktanya justru sebaliknya Jokowi menunjuk dan melantik HM Prasetyo, politisi Partai Nasdem sebagai Jaksa Agung. Muncul kesan pemilihan Jaksa Agung sebagai upaya bagi-bagi kursi kepada Partai Politik yanng mendukung Jokowi dalam Pemilihan Umum 2014 lalu,” sebutnya.

Mekanisme pemilihan Jaksa Agung juga dianggap menyimpang dari Nawacita karena tidak melibatkan KPK dan PPATK sebagaimana Jokowi menseleksi kandidat menterinya. Padahal masih banyak figur-figur lain yang lebih bersih, berani dan berprestasi yang dianggap layak menjadi Jaksa Agung.

Latar belakang Prasetyo sebagai politisi menimbulkan kekhawatiran antara lain, independensi institusi Kejaksaan. Selain rawan intervensi politik, juga masalah loyalitas ganda. “Selain loyal kepada Presiden, Jaksa Agung yang berasal dari Parpol diduga juga akan loyal kepada Pimpinan Partai dimana dia pernah bergabung,” kata Lalola.