SHARE

JAKARTA — Presidential Treshold (PT) 20 % dinilai bukanlah adalah kebutuhan Presiden Joko Widodo. Tetapi, hal tersebut dipandang jadi kebutuhan partai-partai pendukung Jokowi.

” Partai-partai itu tidak miliki kebutuhan apa pun dengan Jokowi. Namun, kelak Jokowilah yang mempunyai urusan dengan mereka supaya didukung PT 20 %, ” ungkap Pakar Hukum Tata Megara Yusril Ihza Mahendra dalam info tertulisnya, Jumat (21/7).

Karenanya, lanjut Yusril, nanti Jokowi mesti deal dengan harfa tinggi dengan partai-partai itu. Bila Jokowi baru memperoleh support sebesar 17 %, ia juga mesti lakukan perjanjian sekali lagi dengan partai kecil yang miliki nada tiga % kursi di DPR.

” Saya cemas Jokowi tidak memahami dengan permainan partai-partai pendukung ini yang pada akhirnya juga akan membuat dianya terhebak dalam bebrapa perjanjian yang mungkin cuma untungkan partai pendukung itu, namun tidak untungkan untuk bangsa serta negara, ” kata dia.

Yusril menerangkan, bebrapa perjanjian itu dapat beberapa macam. Mungkin berbentuk materi, bebrapa untuk janatam dari mulai menteri, duta besar, komisi-komisi negara sampai direksi serta komisaris Tubuh Usaha Punya Negara (BUMN).

” Semakin banyak perjanjian yang dikerjakan, semakin banyak juga beberapa orang tidak kompeten isi jabatan-jabatan umum. Yang selanjutnya mungkin menjerumuskan bangsa serta negara ini, ” jelas dia.

Baca Juga  Pansus Angket KPK Siap Hadirkan Romli Atmasasmita Setelah Yusril