SHARE

Panitia Spesial Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan memohon pandangan pakar hukum tata negara, Senin (10/7/2017) siang.

Dua pakar yang diundang hari ini yaitu Yusril Ihza Mahendra serta Salahuddin.

Anggota Pansus Hak Angket KPK John Kennedy Azis menjelaskan, Pansus juga akan memohon pandangan beberapa pakar satu diantaranya berkaitan dengan pembentukan Pansus.

” Dia begitu memiliki kompetensi serta begitu memiliki kelayakan, berarti kami mintakan gagasannya mengenai beberapa hal yang sampai kini yang masih tetap jadi kesangsian mengenai kehadiran Pansus, ” tutur John Kennedy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Hal tersebut, kata dia, perlu untuk kelangsungan Pansus supaya yang akan datang dapat jalan dengan baik. Walau dengan legalitas, terbitnya berita negara telah memberikan keyakinan Pansus kalau pembentukannya sah serta disadari negara.

” Meskipun sesungguhnya kami telah percaya Pansus itu telah ini (legal), karna lembaran negaranya telah ada, ” ucap politisi Partai Golkar itu.

Empat pakar hukum tata negara juga akan disuruh pandangannya oleh Pansus. Tidak tutup peluang, beberapa pakar tata hukum negara yang bersebrangan dengan pansus akan diundang kedalam rapat.

Hal tersebut juga akan kembali dibicarakan dalan rapat pleno pansus.

” Tidak tutup peluang siapa juga kami mintakan pendapat. Dalam satu ketentuan pro serta kontra kan lumrah, ” kata John Kennedy.

Terlebih dulu, Yusril Ihza Mahendra meyakinkan juga akan ada penuhi undangan pansus.

Terkecuali jadi pakar hukum tata negara, Yusril diundang juga dalam kemampuannya jadi Menteri Kehakiman serta Hak Asasi Manusia ketika pengaturan Undang-Undang Nomor 30 Th. 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yusril menyatakan kalau dianya tidak berdiri dalam satu tempat mana juga, diantara pihak yang mensupport atau menampik kehadiran Pansus.

” Saya tidak ada dalam tempat untuk mensupport atau tidak mensupport kehadiran panitia angket DPR, juga tidak ada dalam tempat apakah menginginkan menguatkan atau melemahkan KPK, ” kata Yusril lewat info tertulis, Minggu (9/7/2017) malam.

” Pekerjaan saya yaitu menjelaskan semua yang disuruh pada saya buat saya terangkan dengan akademis, serta saya berusaha dengan maksimum tidak untuk melibatkan diri dalam perbincangan politik serta kepetingan politik pihak manapun juga, ” tutur dia.