SHARE

Partai Nasional Demokrat termasuk partai pengusung hak angket DPR terhadap KPK.

Partai yang dipimpin oleh Surya Paloh ini bahkan konsisten dalam menyuarakan dukungannya kepada hak angket tersebut.

Surya Paloh bahkan mendorong kadernya di Nasdem untuk senantiasa mengkritisi KPK.

Sebab KPK juga lembaga pemerintah yang bisa saja berbuat salah, mengingat para pemimpinnya adalah manusia juga.

sp1
Surya Paloh. Hak angket sebagai bentuk pengawasan

Surya Paloh jauh-jauh hari sudah menyetujui kadernya agar mendukung penerapan hak angket dan merekomendasi wakilnya untuk duduk di Pansus KPK yang akan dibentuk kemudian.

Hak angket merupakan salah satu hak yang melekat kepada DPR, dimana dapat dilakukan sebagai suatu alat melakukan fungsi pengawasan.

Jadi ini bukan hal yang baru, apalagi harus ditakutkan. Hak interpelasi, hak angket, ada pada dewan.

Tidak ada yang salah atau keliru jika hak angket tersebut digunakan kepada KPK, yang latarbelakngnya juga dibentuk oleh dewan.

Jadi, tidak ada yang luar biasa jika sekarang anggota dewan ingin menggunakan hak mereka.

sp2
Surya Paloh. Masyarakat juga harus perkuat KPK dan dewan

Tidak ada satu lembaga pun baik di eksekutif maupun legislatif, termasuk KPK sekalipun, yang luput dari kesalahan dalam menjalankan tugasnya, baik disengaja atau tidak.

Berkaitan dengan itu, usulan hak angket DPR kepada KPK merupakan mekanisme pengawasan yang wajar dan sudah semestinya dilakukan.

Siapa yang bisa menjamin baik DPR sebagai eksekutif, dan juga KPK, terbebas dari kesalahan dalam melaksanakan tugas, baik disengaja maupun tidak disengaja. Siapa yang bisa menjamin?

Dari penggunaan hak angket tersebut, masyarakat nantinya akan melihat KPK yang kuat, sebagaimana diinginkan semua orang.

Surya Paloh meyakini bahwa anggota dewan juga menginginkan KPK yang kuat.

Di sisi lain, masyarakat juga mestinya tidak boleh melemahkan dewan. Masyarakat, juga KPK, harus bersama-sama memperkuat dewan kita.