SHARE

Ada lima hal yang mendasari rencana pembentukan hak angket dari Komisi III DPR ini.

Yakni, 1. penyelidikan atas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Terhadap KPK Th 2015/2016 yg dilaporkan oleh BPK kepada DPR, dimana tercatat ada 7 indikasi penyimpangan pengelolaan anggaran oleh KPK.

Kedua, laporan-laporan yang diterima Komisi III tentang keamanan data administrasi dan informasi seperti dugaan kebocoran dokumen proses hukum (BAP, sprindik, surat cekal, dll), yang dapat mengganggu hak-hak warga negara di muka hukum.

kapek

Ketiga, laporan tentang terjadinya disharmoni antara pPimpinan KPK dengan kelompok penyelidik/ penyidik tertentu di KPK, maupun antara pegawai/penyidik di KPK yang memicu konflik internal dan berpotensi mengganggu kinerja KPK.

Keempat, dugaan Soal siapa yang benar antara keterangan Miryam S.Haryani dengan beberapa penyidik KPK terkait anggota DPR atau Komisi III yang menekan Miryam.

Hal ini terkait dengan klarifikasi dan akuntabilitas akses informasi dari KPK yang diamanatkan dalam UU KPK.

Kelima, dugaan ketidakpatuhan terhadap SOP dan UU dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal lidik dan sidik, selain tidak menjamin hak seseorang dimuka hukum, permasalahan ini juga diduga berpotensi menyebabkan KPK kalah dalam praperadilan.

kapek2

Baca Juga  Chairuman Harahap dan Andi Narogong Tokoh Kunci dalam Kasus e-KTP