SHARE
La Ode Syarief, alasan klise selalu digunakan untuk menolak hak angket.

Akhirnya rapat paripurna DPR‎ RI, Jumat (28/4/2017) di Gendung DPR/MPR Senayan, Jakarta, telah resmi menyetujui usulan hak angket yang digulirkan oleh Komisi III. Hak ini untuk menyelidiki  pelanggaran yang dilakukan oleh KPK.

Ada lima pokok pikiran Komisi III yang dijadikan sebagai materi untuk hak angket. Namun KPK sepertinya ingin menggiring opini publik jika kepentingan Komisi III tersebut hanya seputar kasus e-KTP dan Miryam Haryani.

Hingga kini KPK masih keukeuh menolak untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam selain di persidangan. Mereka hanya beralasan jika hal itu dapat menghambat substansi penyidikan terhadap kasus yang tengah ditangani lembaga antirasuah.

“Rekaman dan BAP hanya dapat diperlihatkan di pengadilan,” kata Wakil Ketua ‎KPK, Laode M. Syarief melalui pesan singkatnya, Jumat (28/4/2017).

KPK juga hanya fokus pada substansi penanganan perkara korupsi e-KTP serta penyidikan terhadap kasus pemberian keterangan tidak benar oleh Politikus Hanura, Miryam Haryani.

“Intinya segala upaya yang dapat menghambat penanganan kasus korupsi, termasuk e-KTP dan kasus keterangan tidak benar di pengadilan tentu saja akan ditolak KPK,” tegasnya.

Di Komisi III sendiri sudah mendapat pengakuan dari Miryam jika selama pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK, ia dipaksa mengakui sejumlah hal yang bukan jeadian sebenarnya. Beberapa penyidik KPK bahkan mengancam akan memukulnya.

Ancaman fisik itu juga diserta ancaman yang sifatnya psikologis seperti akan menjadikan Miryam tersangka dan langsung menahannya.

“MIryam bahkan sempat akan dipukul oleh penyidik KPK, makanya ia takut. Namun saat di persidangan ia berani untuk mencabutBAP karena sudah merasa memiliki kekuatan untuk menolaknya,” kata salah seorang anggota Komisi III DPR RI.

Margarito Kamis: Kalau jujur kenapa KPK harus takut?
Margarito Kamis: Kalau jujur kenapa KPK harus takut?

Melihat aksi KPK ini, maka semakin membulatkan tekad dari anggota Komisi III DPR RI untuk mengajukan hak angket.

Baca Juga  Pansus Angket KPK, Napi Korupsi dan Penjelasan Yusril

Dukungan atas hak angket itu juga datang dari pakar hukum tata negara, Dr. Margarito Kamis.

“Angket itu justu memperkuat KPK. Kejujuran adalah kekuatan terbesar, kejujuran itu tidak pernah melahirkan ketakutan bagi pemilik kejukuran. Kalo jujur pasti tidak memiliki ketakutan kepada siapapun dalam dirinya, kenapa harus dipikirin bahwa ini akan melemahkan, kenapa ditakuti hak angket ini, apalagi bolak-balik KPK selalu bilang jujur, nah kenapa sekarang takut, orang jujur kok takut. Sekali lagi ini dpr punya data dan fakta, kpk tinggal jawab dengan fakta dan data juga,” kata Margarito.

Jadi kini makin jelas, apa yang mendasari KPK mencoba melawan hak angket tersebut.