SHARE
Ibu-Ibu pun menuntut KPK dibubarkan karena tidak profesional.

Kasus mega korupsi e-KTP yang pekan ini mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Jakarta, membuat banyak pihak bertanya-tanya. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dianggap melakukan banyak blunder yang menunjukkan ketidakprofesionalan mereka.

Beberapa diantaranya sangat parah, hingga wajar jika langkah KPK membuat banyak pihak gerah. Usulan pembubaran KPK sempat diungkapkan oleh beberapa petinggi DPR RI. Bukan saja pada periode ini, namun juga DPR RI periode sebelumnya.

Mengapa?

Satu alasan yang pasti, KPK mulai tidak professional. Banyaknya surat dakwaan yang bocor atau sengaja dibocorkan menunjukkan hal itu. Contoh lain soal sprindik atau surat perintah penyidikan yang beberapa kali bocor.

KPK dianggap menjadi alat beberapa gelintir penguasa atau memposisikan dirinya menjadi alat beberapa tokoh penting. Padahal KPK tak bersih-bersih amat.

Publik tentunya masih ingat dengan tingkah laku Abraham Samad yang memakai topi dan masker saat melakukan lobi-lobi dan menemui tim Jokowi sebelum pilpres 2014.

Dakwaan Ngarang

Kali ini , dalam kasus eKTP, lebih hancur lagi. KPK menetapkan dakwaan hanya berdasarkan keterangan saksi saja. Ocehan Muhammad Nazarudin, mantan bendahara Partai Demokrat yang saat ini tengah menjalani tahanan karena kasus korupsi, jsutru dijadikan bukti. Padahal belum dicek sama sekali kebenarannya.

Akibatnya, ocehan itu terasa bak tsunami politik bagi beberapa tokoh penting negeri ini. Apalagi masih ditambah-tambahi “Anda dengarkan kemudian Anda akan melihat ya mudah-mudahan tidak ada guncangan politik yang besar, karena namanya yang disebutkan banyak sekali,” ucap Agus Rahardjo, Jumat pekan lalu usai menggelar pertemuan di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta.

Agus tak sepantasnya bicara demikian mengingat hal tersebut bisa menimbulkan tanda tanya besar dan gesekan politis.

Baca Juga  Niko: Pakai Pesawat Pribadi, Usai Dibawa KPK Pelesiran ke Raja Ampat

Akibatnya makin jelas, banyak tokoh dan politisi akhirnya tersinggung. Apalagi dakwaan yang diajukan KPK dalam kasus menyangkut  Irman, mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang disebut mengantongi duit rupiah, dolar Amerika dan dolar Singapura. Sedangkan Sugiharto mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan dolar Amerika saja.

Mantan Ketua DPR RI, Marzuki Alie, langsung bereaksi. Ia melaporkan tiga orang atas penyebutan namanya dalam dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik.

Laporan tersebut diajukan ke Bareskrim Polri dengan nomor bukti lapor TBL/171/III/2017, Jumat (10/3/2017). “Iya, termasuk dua terdakwa,” ujar Marzuki, di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (10/3/2017).

Satu terlapor lagi yaitu, Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha yang ditunjuk langsung untuk menjadi perusahaan pemenang lelang dalam proyek e-KTP.

“Andi Narogong, katanya menyebut … “akan”… menyampaikan uang itu kepada saya. Nah mengapa ini bisa dijadikan dakwaan,” kata Marzuki. Kata “akan” tentunya merujuk pada suatu kejadian yang belum terjadi. Di mata hokum, hal itu teramat sangat lemah untuk dijadikan sebagai dakwaan.

Bukan tidak mungkin, ke depan makin banyak lagi orang-orang yang akan melaporkan tuduhan atau dakwaan bohong itu. Apalagi beberapa nama yang disebut-sebut bertemu untuk mengatur mega korupsi e-KTP sama sekali tidak pernah menghadiri pertemuan tersebut.

Inilah sejumlah bukti dan fakta menarik yang muncul dari kasus e-KTP, sehingga membuka mata publik jika KPK sudah tidak professional. Pembubaran KPK pantas masuk menjadi salah satu agenda penting di meja dewan rakyat. Minimal, undang-undang KPK harus segera direvisi atau diamandemen agar lembaga super body itu tidak semena-mena lagi, demi kepentingan pihak tertentu.