SHARE
Anas Urbaningrum (kiri) menerima arahan SBY tentang proyek e-KTP.

Saat memberikan keasaksian dalam kasus e-KTP, Kamis (6/4/2017) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Anas Urbaningrum menyebut-nyebut nama Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden ke-6 RI itu diklaim Anas telah memberi arahan perihal kondisi yangharus dihadapinya di DPR, termasuk memuluksan program e-KTP.

Lewat arahan tersebut, Anas pun berkoordinasi untuk membuat proyek yang digawangi oleh Menteri Dalam Negeri saat itu, Gamawan Fauzi, sukses diwujudkan. Namun efek dari proyek itu akhirnya terdapat kerugian Negara sebesar 2,3 triliun rupiah!

“Memang ada arahan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, presiden, setiap kebijakan pemerintah harus didukung Fraksi Demokrat dan partai koalisi,” ujar Anas yang juga mantan Ketua Umum Partai Demokrat di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Mendagri saat itu, Gamawan Fauzi (kader Demokrat) mengaku proyek ini diperlukan untuk memodernisasi administrasi kependudukan nasional. Alasannya sangat masuk akal, tetapi kemudian dijadikan akal-akalan.

Anas menyebut SBY terlibat dalam kebijakan tersebut, tetapi dia mengaku tidak tahu eksekusinya seperti apa.

Anas sendiri disebut oleh Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin terlibat pembicaraan dengan Anggota DPR Ignatius Mulyono dan Mustoko Weni tentang proyek e-KTP pada 2009. Dari pembicaraan ini, angka Rp6 triliun muncul sebagai dana yang dibutuhkan untuk proyek tersebut.

Menurut Nazaruddin, program e-KTP ini sudah jalan sebelum 2009, hanya saja anggaran yang diusulkan mulai dari periode APBN-P 2010, sekaligus menjadikan proyek KTP-E sebagai program tahun jamak. Untuk memuluskan proyek ini, harus ada dukungan dari Fraksi Partai Demokrat sebagai fraksi paling besar di DPR waktu itu.

Maka wajar, jika dalam BAP terdakwa mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Sugiharto, Partai Demokrat melalui Anas dan Nazaruddin kebagian jatah sebesar 11% dari nilai proyek, atau Rp 574,2 miliar.