SHARE
Yasonna Laoli, Menkum HAM yang semasa menjadi anggota Komisi II DPR terima uang dari Yani Hanura.

Ada-ada saja cara yang digunakan oleh penyidik KPK dalam menggiring kasus e-KTP . Misalnya dengan mengedarkan atau membocorkan dokumen yang diduga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas nama Miryam S Haryani.

Dokumen hasil pemeriksaan Politikus Partai Hanura di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, itu pekan ini seperti sengaja dibocorkan ke publik. Isinya tentu ingin menghasut publik dan menenggelamkan satu pihak yang disebut-sebut oleh Miryam Haryani yang kini buron setelah mangkir dalam sidang e-KTP Senin (27/3/2017).

Dari dokumen setebal 27 halaman itu Miryam diperiksa empat kali sebagai saksi atas terdakwa Sugiharto, 1 Desember, 7 Desember, dan 14 Desember 2016 serta, 24 Januari 2017. Berdasarkan dokumen yang diduga BAP itu, Miryam diperiksa penyidik Novel dan Susanto.

Disebutkan dalam pemeriksaan itu Miryam diduga berperan sebagai perantara dan membagi-bagikan uang suap proyek E-KTP dari terdakwa kasus korupsi E-KTP Sugiharto kepada anggota Komisi II DPR atas penugasan dari pimpinan komisi. Anggota Komisi II itu antara lain Yasonna Laoly, Ganjar Pranowo dan politisi PDIP lainnya. Miryam juga mengaku kenal dengan para terdakwa Sugiharto dan Irman, bahkan pernah bertemu di DPR.

“Saya juga pernah datang ke Kantor Dukcapil dan di ruangan kerja yang bersangkutan dalam rangka pengecekan proyek e-KTP di Kalibata,” ungkap Miryam dalam halaman 2 yang diduga BAP tersebut. Tapi Miryam mengaku tidak kenal Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Dalam dokumen yang diduga BAP itu Miryam mengaku menerima uang dua kali pada 2011 dari Sugiharto berupa pecahan USD 100 yang diikat karet dan dimasukkan amlop itu dititipkan oleh Sugiharto langsung ke rumah Miryam. Pengiriman pertama 100.000 dolar AS dan kedua 200.000 dolar AS.

Baca Juga  Ahok Sudah Ingatkan Gamawan tentang Risiko Korupsi e-KTP

Sesuai perintah pimpinan Komisi II, Miryam membagi-bagi uang itu dalam amplop terpisah. Seluruh amplop berisi uang dollar kemudian diberikan kepada nama-nama yang terdata dalam daftarnya di Komisi II. Para pimpinan Komisi II seluruhnya menerima uang USD 3.000 terkecuali satu orang, Ganjar Pranowo.

“Saya berikan Rp100 juta kepada saudara Ganjar Pranowo dari Fraksi PDI-P namun dikembalikan lagi kepada saya, saya serahkan kembali kepada sdr Yasona Laoli selaku Kapoksi,” terang Miryam.

Yasonna Laoli, yang kini menjadi Menkum HAM, pernah beberapa kali dimintai keterangan oleh KPK. Sayang, Yasonna tak pernah mau hadir dengan berbagai alasan yang dibuatnya. Hal ini tentu menjadi tanda tanya besar, mengapa seorang menteri yang  membidangi masalah hukum dan HAM, malah seperti tidak mendukung penuntasan kasus hukum ini.

Yasonna Laoli, tentu pantas dihadirkan di persidangan untuk dikonfrontiir dengan isi BAP yang dibuat oleh Yani Hanura tersebut. Jadi jangan hanya menghakimi satu pihak dalam kasus e-KTP ini. Tunjukkan yang salah ialah salah dan benar adalah benar.