SHARE
Pimpinan KPK, tak bisa menghindar dari laporan BPK.

Beberapa pokok pikiran Komisi III DPR RI menjadi alasan kuat munculnya hak angket kepada KPK. Tentunya, tidak seperti yang selalu didengungkan komisi antirasuha yang bermarkas di Kuningan, Jakarta itu, dalam beberapa hari terakhir.

KPK selalu beralasan jika hak angket akan mengganggu jalannya persidangan kasus e-KTP. Terutama dalam mengungkap rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani di kantor KPK.

Namun melihat pokok pikiran sebenarnya, tentang alasan hak angket, maka sangat wajar jika Komisi III DPR meminta hak yang mereka miliki untuk menyelidiki untuk dilaksanakan.

Beberapa pokok pikiran tersebut antarta lain:

  1. Penyelidikan atas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Terhadap KPK tahun 2015/2016 yang dilaporkan oleh BPK kepada DPR, dimana tercatat ada tujuh indikasi penyimpangan pengelolaan anggaran oleh KPK.
  2. Laporan-laporan yang diterima Komisi III tentang keamanan data administrasi dan informasi seperti dugaan kebocoran dokumen proses hukum. Lebih jelas lagi soal bocornya BAP, sprindik, surat cekal, dan lain-lain yang dapat mengganggu hak-hak warga negara di muka hukum.
  3. Laporan tetanng terjadinya disharmoni antara Pimpinan KPK dg kelompok penyelidik/ penyidik tertentu di KPK, maupun antara pegawai/penyidik di KPK yang memicu konflik internal dan berpotensi mengganggu kinerja KPK.
  4. Dugaan soal siapa yang benar antara keterangan Miryam Haryani dengan beberapa penyidik KPK terkait anggota DPR atau Komisi III yang menekan Miryam Haryani. Hal ini terkait dengan klarifikasi dan akuntabilitas akses informasi dari KPK yang diamanatkan dalam UU no 30 tahun 2002 tentang KPK.
  5. Dugaan ketidakpatuhan terhadap SOP dan UU dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal lidik dan sidik, selain tidak menjamin hak seseorang di muka hukum, permasalahan ini juga diduga berpotensi menyebabkan KPK kalah dalam praperadilan.
Baca Juga  Kenapa KPK Masih Tumpul Soal BLBI dan Bank Century?

Secara lebih rinci, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Terhadap KPK tahun 2015/2016 yang dilaporkan oleh BPK kepada DPR, juga menyebutkan jika ada dugaan kuat di KPK telah terjadi korupsi yang sangat besar.

Seperti dilaporkan oleh BPK, maka diketahui terdapat kelebihan pembayaran gaji pegawai KPK yang belum diselesaikan atas pelaksanaan tugas belajar sebesar Rp748,46 juta. Selanjutnya ada belanja barang pada Direktorat Monitor Kedeputian Informasi dan Data sebesar Rp153,61 juta tidak dilengkapi dengan pertanggungjawaban yang memadai, hal itu juga tidak sesuai ,mata anggarannya sebesar Rp134,89 juta.

KPK selalu membuat alasan klise yang tidak relevan

BPK juga menemukan adanya Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Sewa dan Belanja jasa profesi pada Biro Hukum Tidak sesuai ketentuan sebesar Rp185,84 juta. Dalam LHP juga menyebutkan tentang kegiatan perjalanan dinas dan kedeputian Penindakan Tidak didukung dengan surat perintah minimal sebesar Rp44 juta.

Temuan dari BPK juga menyebutkan standar biaya pembayaran atas honorarium kedeputian tidak sesuai ketentuan. Masih ada pula temuan soal realisasi belanja perjalanan dinas biasa tidak sesuai ketentuan minimal sebesar Rp1,29 miliar. Inilah angka pelanggaran terbesar.

Perihal pembangunan gedung KPK pun bermasalah. Pasalnya perencanaan pembangunan gedung KPK tidak cermat sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp665,30 juta.

Dari LHP BPK  itu total sebesar Rp3,212 miliar dana telah diselewengkan oleh pejabat KPK. Sebagai institusi KPK memang tidak boleh dilemahkan bahkan harus diperkuat. Namun orang-orang atau karyawan dan pimpinan KPK yang koruptif tentu harus segera dibasmi.