SHARE

Susilo Bambang Yudhoyono sangat dikenal dengan karakter pencitraannya yang sangat kuat. Mungkin juga karena memang sudah menjadi bawaannya, seperti disampaikan banyak kalangan.

Semasa menjadi presiden, selama 10 tahun, SBY kerap mencitrakan pemerintahan yang bersih. Namun, faktanya, berbagai skandal besar justru banyak terjadi semasa pemerintahannya.

Sejumlah menterinya terlibat kasus korupsi. Beberapa kader Partai Demokrat yang ikut didirikannya dan belakangan dipimpinannya secara langsung, tidak tahan untuk ikut-ikutan memanfaatkan jabatan dan kekuasaan, sehingga juga harus terjungkal.

anasbui
Anas Urbaningrum, Ketum Partai Demokrat yang terpenjara karena kasus korupsi proyek Hambalang

Sekarang, setelah tak lagi berada di istana dan konsentrasi penuh mengurusi Partai Demokrat, SBY masih saja mengedepankan karakter pencitraannya. Ia seolah-olah berpihak pada rakyat, pada demokrasi, padahal pada kenyataannya SBY hanya sekadar berupaya memperoleh dukungan rakyat untuk memuluskan pencapaian target-targetnya.

Setelah gagal menempatkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke pucuk pimpinan DKI Jakarta 2017-2022 –duet AHY dan Sylviana Murni bahkan tak lolos putaran kedua di Pilgub DKI 2017 ini–SBY jauh-jauh hari sudah memberikan sinyal untuk mengusung AHY sebagai wakil presiden pada Pilpres 2019 mendatang.

Untuk itu, SBY perlu dukungan dari rakyat. Salah satu cara mendapatkan simpati dan empati dari rakyat tentunya adalah dengan tetap berusaha memberikan pencitraan yang baik, entah dari dirinya sendiri atau Partai Demokrat secara institusi.

Tak mengherankan jika SBY kemudian memanfaatkan isu pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai subyek dari pencitraannya. Ini terkait dengan adanya hak angket DPR terhadap KPK yang sudah disetujui di Rapat Paripurna DPR dan selanjutnya berproses ke pembentukan panitia khusus (pansus).

hakikul
Rapat Paripurna DPR pengesahan hak angket KPK, 28 April lalu

SBY menyebut hak angket DPR terhadap KPK berpotensi melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Tak tanggung-tanggung, SBY bahkan menganggap hak angket DPR tersebut sangat berbahaya dan bisa mengganggu tugas lembaga antirasuah tersebut.

Baca Juga  Rizal Ramli Diperiksa Terkait SKL BLBI

Apa yang disampaikan SBY ini bertentangan dengan pernyataan dari petinggi Demokrat lainnya, yakni Syarief Hasan. Beberapa hari sebelumnya, Waketum Partai Demokrat yang juga mantan Menteri Koperasi dan UKM tersebut mengatakan bahwa partainya tidak keberatan denganĀ  hak angket dan saat ini sedang memikirkan siapa kadernya di parlemen yang akan dimasukan ke Pansus KPK.