SHARE
Gamawan Fauzi hanya bisa tertunduk lesu saat bukti kasus e-KTP mengarah padanya.

Lika-liku proses mega korupsi proyek e-KTP memang dilakukan secara cermat. Saking jelinya, nyaris tak terdeteksi. Apalagi ditambah beberapa peraturan perundangan yang menutupi kejahatan itu, seperti Keputusan Presiden (kepres) dari SBY kala itu.

Namun yang namanya perbuatan kotor, ada juga celahnya. Misalnya teriakan atau “nyanyian” dari Muhammad Nazaruddin, mantan bendahara Partai Demokrat yang menjadi whistle blower kasus ini. Meski Nazaruddin, terlalu ngacau nyanyiannya, namun beberapa fakta ia ungkapkan secara benar.

Misalnya soal pengaturan tender untuk memenangkan Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pemenang tender megaproyek tersebut.

Pemenang tender itu ditetapkan langsung oleh Mendagri kala itu, Gamawan Fauzi, pada 21 Juni 2011. Di sini Gamawan mendapatkan banteng dari mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sugiharto.  Dialah yang mengusulkan kepada Gamawan agar PNRI jadi pemenang.

Penawaran yang diajukan oleh konsorsium kala itu adalah Rp 5.841.896.144.993 atau lebih sedikit ketimbang yang dianggarkan Kemendagri yang mencapai Rp 6,3 triliun.

Sayang dalam perjalanannya, konsorsium itu tak dapat memenuhi target. Pada Maret 2012 masih ada 65.340.367 blanko e-KTP yang belum terealisasi senilai Rp 1.045.445.868.749. Gamawan kemudian mengajukan anggaran tambahan ke APBN-P 2012, yang kemudian tak langsung disetujui DPR. Uang pelicin pun diberikan.

Akhirnya anggaran itu pun diajukan dalam APBN 2013. Dana yang dianggarkan sebesar Rp 1.492.624.798.000. Kelebihan dari anggaran itu ditujukan untuk kelanjutan proyek e-KTP.

Gamawan sempat menemui pimpinan KPK untuk meminta agar megaproyek tersebut diawasi. KPK juga melakukan kajian sistemik terhadap proyek e-KTP pada 2011. Hanya saja KPK tak bias mengawasi secara langsung proses tersebut.

Baca Juga  Anggota DPR Yang Terlibat Pansus Angket KPK Akan di Cabut Mandatnya

 

“Kalau tender, itu kami tak bisa melakukan seperti pengawas internal. Kita melakukan kajian sistem, pokoknya jangan sampai ada penyimpangan dalam proses tender. Kalau nanti kami nongkrongin tender, kan sudah ada pengawas internal,” ujar mantan Wakil Ketua KPK M Jasin.

Namun, kata Jasin, inspektorat jenderal selaku pengawas internal pun tak bisa memantau proses tender setiap hari. Ada keterbatasan kewenangan yang dilakukan oleh inspektorat jenderal.

Pada September 2011, KPK pun mengeluarkan 6 rekomendasi untuk Kemendagri. Menurut Jasin, rekomendasi itu guna mencegah korupsi yang berpotensi muncul dalam proyek e-KTP. “Kita kan pada waktu itu menelisik dananya rawan,” ujar Jasin.

Kini kekhawatiran KPK tampaknya terbukti. Proses persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP telah dimulai dan sudah ada 2 tersangka. Menarik untuk ditunggu, apakah Sugiharto dan Irwan, akan menyeret Gamawan Fauzi yang menjadi atasan mereka saat itu.

Fokus inilah yang harus dijaga dan jangan sampai merember kemana-mana, karea telah terbukti nyata, hanya memunculkan kegaduhan jika melebar kemana-mana.