SHARE
Asrul Sani, anggota DPR dari PPP, tak setuju ada hak angket kasus e-KTP.

Sidang kasus mega korupsi e-KTP pada Kamis (16/3/2017) bergulir di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Proses hukum kasus yang sudah lama mengendap itu bahkan sudah dimulai sejak pekan lalu. Beberapa juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Sebelumnya , puluhan nama anggota DPR RI 2009-2014 juga disinggung menerima aliran dana untuk memperlancar proyek KTP yang disebut Presiden Joko Widodo sebagai KTP plastik. Mengingat jalannya proses hukum tersebut, meski lama dan berbelit, kini semua pihak harus menghormati dan menghargainya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan agar DPR mengajukan angket untuk kasus e-KTP. Hal itu untuk menjaga nama baik DPR serta fraksi-fraksi. “Saya malah kepikiran ya kalau yang kayak begini-begini ini, sebaiknya diangket juga, sebab DPR punya kepentingan memperbaiki namanya,” kata Fahri, Jumat 10 Maret 2017.

Namun tak semua anggota DPR RI setuju dengan pendapat Fahri. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyatakan tidak setuju dengan wacana hak angket DPR untuk kasus korupsi e-KTP. Alasannya, kasus mega proyek tersebut tengah berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Karena hak angket itu untuk melakukan penyelidikan, sedangkan kasus e-KTP ini proses hukumnya tengah berjalan. Ini kita DPR tunggu saja karena proses hukumnya tengah berjalan,” kata Arsul di Gedung DPR.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, DPR bisa menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengawasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa harus mengajukan hak angket. “DPR tanpa melakukan hak angket bisa melakukan fungsi pengawasannya, dengan menanyakannya dalam rapat kerja dengan KPK,” ucap dia.

Selain itu, Arsul mengingatkan agar KPK menuntaskan nama-nama yang disebut dalam dakwaan penerima suap e-KTP, agar tak terulang mangkraknya kasus hukum seperti kasus Bank Century.

Baca Juga  Mengapa KPK Tak Berani Jadikan Gamawan Fauzi Tersangka?

“Dalam dakwaannya kan KPK menyebut banyak nama, apakah sudah ada tingkat kepastian hukumnya. Sebab kalau hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi saja tanpa ada alat bukti yang lain, ini kan sangat mengkhawatirkan. Ada kasus masa lalu kasus sudah diputus tapi proses hukumnya belum jelas, contohnya kasus Bank Century,” tutur Arsul.