SHARE

Sejak pembentukannya hampir 15 tahun lampau melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sudah terjadi enam kali pergantian kepemimpinan di lembaga antirasuah ini.

Periodesasi kepemimpinan KPK adalah Taufiequrachman Ruki (2003-2007), Antasari Azhar (2007-2009), Tumpak Hatorangan Panggabean (Pelaksana Tugas/2009-2010), Busyro Muqoddas (2010-2011), Abraham Samad (2011-2015), Taufiequrachman Ruki (Pelaksana Tugas/2015), Agus Rahardjo ((2015-2019).

Hubungan antara KPK dengan DPR secara umum sangat baik. Hubungan itu juga tetap mesra meski DPR sebagai lembaga legislasi kemudian mewacanakan adanya revisi dari beberapa pasal dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Revisi beberapa pasal itu juga sesuai dengan tuntutan masyarakat.

rukiyeh
Taufiequrahman Ruki saat RDP KPK dengan Komisi III DPR, 18 Juni 2015

Dari dokumen yang diperoleh Nasionalisme.net, rencana revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK ini beberapa kali dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPK dengan DPR. Termasuk RDP pada 18 Juni 2015 antara KPK dengan Komisi III DPR yang diketuai oleh Setya Novanto.

Sehubungan dengan rencana revkisi UU KPK itu, Setya Novanto mengatakan bahwa revisi tersebut justru untuk memperkuat KPK.

Setya Novanto sangat mendukung upaya penguatan KPK. Oleh karena itu juga ia berharap hasil rapat ini menjadi sebuah langkah awal untuk membangun sinergitas antara KPK dan DPR.

“Kami dan KPK mencari jalan terbaik. Ini upaya kita untuk memperkuat KPK,” begitu disampaikan Setya Novanto, di sela RDP pada 18 Juni 2015 tersebut.

Menurut Setya Novanto, DPR sangat mendukung penguatan supremasi hukum, khususnya di KPK.

Sangat ironis jika Setya Novanto sekarang dikenai cekal oleh pimpinan KPK.

Baca Juga  Pernyataan Prof Romli Atmasasmita Dibantah Taufiequrachman Ruki