SHARE

JAKARTA – Pernyataan beberapa bekas Awak Mobil Tanki (AMT) kalau Kementerian Tenaga Kerja juga akan membekukan operasional Perusahaan Pemborong Pekerjaan Pengangkutan (4P), nyatanya berita bohong.

Bahkan juga hingga sekarang ini, semua 4P masih tetap beroperasi normal serta menyalurkan BBM ke semua SPBU.

” Semuanya supply lancar, seperti umum. Tidak satupun dari sekitaran 6. 000 SPBU anggota Hiswana di semua Indonesia, yang komplain, ” kata Eri Purnomohadi, Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak serta Gas Bumi (Hiswana Migas), di Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Menurut Eri, ancaman beberapa bekas AMT sekalipun tidak beresiko pada supply BBM. Bahkan juga mulai sejak awal unjuk rasa sekitaran Ramadan, waktu Lebaran, sampai akhir minggu lantas saat bekas AMT berunjuk rasa di Kemenaker, sekalipun tidak punya pengaruh pada operasional mobil tanki BBM.

Termasuk juga pada puncak unjuk rasa, lanjut Eri, saat mereka berikan pernyataan pada pers kalau Kemenaker juga akan membekukan 4P. ” Kita sekalipun tidak dipengaruhi, ” katanya.

Itulah penyebabnya, Eri memiliki pendapat kalau unjuk rasa beberapa bekas AMT itu tak ada fungsinya. Sebab, diliat dari perspektif jalinan kerja pada bekas AMT serta 4P, pemutusan jalinan kerja adalah konsekwensi dari kemampuan mereka yang memanglah jelek.

Bila memanglah tidak disiplin, lanjut dia, pasti lumrah bila bekas AMT di beri peringatan serta bahkan juga diberhentikan.

Seperti di ketahui, sampai kini banyak praktek nakal, yaitu dengan kurangi supply BBM ke SPBU. Mengakibatkan, dari 16 ribu BBM yang dipasok, ada saatnya sudah menyusut sekitaran 60-80 liter demikian hingga ke SPBU.

“Mungkin karenanya juga. Sebab, kami senantiasa bekerjasama untuk penambahan kwalitas service mobil tanki, ” kata dia.

Begitu juga, Eri juga menyatakan, kalau beberapa bekas AMT itu tak ada hubungannya sekalipun dengan PT Pertamina Patra Niaga (PPN). Jadi memanglah tidak pada tempatnya, bila lalu mereka menuntut pada PPN serta bahkan juga memohon diangkat jadi karyawan tetaplah. Janganlah cuma karna menggunakan pakaian berlogo Pertamina, seakan-akan mereka yaitu karyawan Pertamina.

“Mereka kan seperti operator SPBU. Apakah operator SPBU menuntut jadi karyawan Pertamina? Tidak mungkin saja kan, ” kata dia.

Disamping itu, praktisi hukum Maqdir Ismail menyebutkan, pernyataan hoax yang di sampaikan beberapa bekas AMT pada wartawan, telah termasuk juga ranah pidana. Dengan hal tersebut, siapapun yang terasa dirugikan atas pernyataan itu, mungkin memberikan laporan pada aparat penegak hukum.

“Itu kan berita bohong, telah termasuk juga pidana serta berada di KUHP. Saya sangka rekan-rekan wartawan atau siapapun, dapat memberikan laporan itu, ” kata Maqdir.

Maqdir juga memberikan, langkah hukum atas pernyataan hoax yaitu usaha yang dapat dikerjakan. Sebab, pernyataan bohong beberapa bekas AMT itu dapat mempunyai imbas yang mengagumkan. Bukanlah hanya dari masalah jalinan kerja, tetapi dapat beresiko jelek pada bagian ekonomi serta sosial. “Kalau seakan-akan tidak beroperasi, jadi dapat menimbulkan keributan yang lebih luas. Itu yang perlu di perhatikan, ” kata Maqdir.