SHARE

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap dua auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sungguh mengagetkan publik. Belum genap seminggu BPK memberikan Audit LKPP atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2016, yang bahkan amat dibanggakan Presiden Joko Widodo, eh, ternyata opini atau kriteria Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan ada yang dari hasil jual beli.

laporanhasil

Dari penangkapan KPK tersebut, banyak yang menyebutkan, bahwa ini adalah momentum untuk dilakukannya reformasi di tubuh BPK. Perlu penguatan sistem integritas agar kualitas audit tidak sembarangan mengejar kuantitas WTP.

BPK adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa atau mengaudit semua lembaga negara/instansi pemerintah yang menggelola keuangan negara. Setelah berbagai kasus yang mendera auditornya, termasuk dari OTT terakhir, kedepannya BPK akan menanggung beban ketika melakukan audit. Siapa lagi yang akan percaya pada kinerjanya?

pimpinanbaruBPK
Ini adalah momen dari pengambilan sumpah dua pimpinan baru BPK, yakni Moermahadi Soerja Djanegara dan Bahrullah Akbar, masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua BPK. Mereka diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali, pada 27 April 2017 lalu.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang selama ini dirindukan para kepala daerah dan lembaga lainnya, pun akan dipandang sebelah mata. Mungkin saja kelak ada kepala daerah atau kepala instansi yang menggugat hasil audit BPK manakala diberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Sebab opini WDP dan TMP mengindikasikan adanya penyimpangan penggunaan anggaran yang mungkin saja timbul akibat kesalahan administrasi sehingga harus diperbaiki, sementara daerah/instansi bersangkutan merasa tidak ada penyimpangan penggunaan anggaran.

Tidak heran, jika sejumlah tokoh mulai mendengungkan dilakukan evaluasi terhadap kinerja anggota BPK. Bila perlu, sebagai bentuk pertanggungjawaban, seluruh anggota BPK mengundurkan diri.  Hal itu bisa saja dilakukan mengingat besarnya rasa malu yang ditanggung. Ditengah kemungkinan derasnya desakkan untuk mundur, BPK harus mereformasi diri.

Baca Juga  Nazaruddin Heran Olly Dondokambey Masih Aman-Aman Saja, Meski Terima Duit Korupsi

Sebagai lembaga tinggi negara yang kedudukannya setingkat Presiden, BPK harus menjaga wibawa dan kredibilitasnya. Ingat, kekuasaan BPK diakui dalam UUD 1945. Meski secara kelembagaan KPK bersifat mandiri, namun dalam hierarki kekuasaan, posisi KPK yang ‘hanya’ lembaga ad hoc jelas jauh di bawah BPK.