SHARE

JAKARTA — Center for Biaya Analysis (CBA) mengungkap potensi kebocoran biaya dari 34 Propinsi se-Indonesia.

Pada th. 2015 hingga 2016, jumlah keseluruhan potensi kebocoran biaya dari 34 Propinsi di Indonesia menjangkau Rp 15. 083. 175. 086. 687.

Mengenai 10 besar propinsi yang terbesar menyumbangkan angka potensi kebocoran biaya seperti berikut.

” Propinsi DKI Jakarta terkecuali jadi daerah dengan biaya terbesar di Indonesia, DKI Jakarta juga adalah daerah yang terbesar potensi kebocoran anggarannya. Sepanjang kurun saat dua th. (2015 s/d 2016) keseluruhan potensi kebocoran daerah ini sebesar Rp12. 429. 265. 632. 192, ” kata Koordinator Hukum CBA Sadam Bustamal dalam info tertulis, Minggu (10/7/2017).

Tersebut 10 Besar Potensi kebocoran biaya propinsi di Indonesia :

1. DKI Jakarta Rp 12. 429. 265. 632. 192
2. Maluku Rp 821. 814. 307. 032
3. Jambi Rp 565. 679. 670. 491
4. Jawa Timur Rp 203. 329. 462. 583
5. Papua Rp 157. 765. 423. 137
6. Riau Rp 155. 490. 259. 415
7. Jawa Barat Rp 119. 681. 779. 790
8. Sumatera Selatan Rp 60. 592. 055. 389
9. Sumatera Barat Rp 58. 668. 059. 748
10. Lampung Rp 46. 066. 501. 844

” Tingginya potensi kebocoran biaya seperti di atas, Pemerintahan Jokowi tidak miliki pilihan apa pun. Terlebih keluarkan ketentuan pemerintah Nomor 18 th. 2017 mengenai hak keuangan serta administrasi Pimpinan serta anggota DPRD, ” kata Sadam.

Sadam menjelaskan Pemerintah semestinya keluarkan payung hukum untuk menguatkan supaya DPRD intensif lakukan pengawasan pada eksekutif. Tetapi, yang keluar jadi PP nomor 18 th. 2017.

Menurut Sadam, PP itu hanya dalih Pemerintah Jokowi untuk menaikan pendapatan anggota DPRD dengan halus supaya tidak di ketahui umum.

Baca Juga  Djarot Bahas APBD Tahun 2016 di DPRD DKI Siang Ini

” Kenaikan pendapatan DPRD lewat PP ini, cuma buat anggota dewan makin kaya serta makmur. Mungkin saja, Pemerintah Jokowi mengharapkan dengan ditertibkannya Ketentuan pemerintah supaya anggota DPRD tidak lakukan korupsi karena upah atau pendapatan mereka telah dinaikkan, ” kata Sadam.

Walau sebenarnya tingginya kebocoran biaya per provonsi, kata Sadam, bukanlah karna pendapatan DPRD itu kecil. Namun sampai kini permainan pada legislatif dengan eksekutif supaya aman dalam project APBD.

” Hingga DPRD yang miliki kewenangan dalam mengawasi eksekutif jadi lumpuh supaya juga memperoleh project dari APBD. oleh karna kewenangan pengawasan DPRD lumpuh, jadi kebocoran biaya sebesar Rp. 15 triliun, tidak dapat dijauhi, ” kata Sadam.