SHARE
Bel Kematian Kejaksaan Agung Sudah Berdentang
Bel Kematian Kejaksaan Agung Sudah Berdentang

Kejaksaan Agung yang menerapkan pemufakatan jahat dalam penyelidikan kasus rekaman Freeport Indonesia belumlah sempurna, kata pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakkir.

Itu dapat dilihat dari tidak adanya kesepakatan riil antara pihak pertama PT Freeport yang diwakili Maroef Sjamsoedin dan pihak kedua mantan Ketua DPR Setya Novanto dan Riza Chalid, katanya di Jakarta, Kamis (28/1/2016).

“Jangan mengejar orang tertentu dan menyudutkan satu pihak saja. Jangan sampai dikejar-kejar nanti fatamorgana, yang ada saja dulu kasus-kasus lain,” katanya.

Selain itu, menurut dia, apakah dari pertemuan antara pihak pertama dan kedua ada pertemuan selanjutnya? Nyatanya tidak ada. Karena itu, sebagai sebuah lembaga hukum, Kejagung mestilah bekerja sesuai aturan hukum.

“Ini membingungkan bagi publik, Kejagung kan lembaga hukum, bertindak harus secara hukum, jangan politis,” katanya.

Ia menambahkan, jika memang ada unsur pidana dalam kasus itu harus ditunjukkan letaknya.

Kejaksaan Agung diminta berhati-hati dalam menyelidiki dugaan rekaman PT Freeport Indonesia dengan mengenakan pasal pemufakatan jahat karena PT FI yang diwakili Maroef Sjamsoedin dan pihak kedua mantan Ketua DPR Setya Novanto dan Riza Chalid yang sama-sama tidak menyepakati apa pun.

Unsur pemufakatan juga bisa terbukti andai kedua belah pihak bersepakat, kata pakar hukum pidana Chaerul Huda di Jakarta, Kamis (28/1).

Pengertian pemufakatan jahat jika dilihat dari Pasal 88 KUHPidana, “Pemufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan,” katanya.

Sedangkan, kata dia, antara pihak pertama (Maroef Sjamsoedin) dan pihak kedua (Setya Novanto dan Riza Chalid), tidak ada unsur yang disepakati.

“Sebaiknya kejaksaan jujur kepada publik. Sejak dari awal tidak ada persetujuan antara Maroef Sjamsoeddin dan Setya Novanto,” katanya.