SHARE

Kesalahan dilakukan oleh Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang menyatakan pihaknya tidak mempermasalahkan keabsahan rekaman pembicaraan antara Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, Ketua DPR RI Setya Novanto, dan pengusaha Muhammad Reza Chalid.

Rekaman tersebut, seperti halnya alat bukti lainnya harus memenuhi persyaratan ketat seperti halnya yang tertera di UU ITE, UU Telekomunikasi dan UU Tindak Pidana Korupsi. Rekaman Ilegal itu hanya bisa ditingkatkan menjadi alat bukti jika telah memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam undang-undang tersebut. Namun Jaksa Agung dari Partai Nasdem itu seperti mengesampingkan semua persyaratan tersebut.

Niat Prasetyo yang hanya memikirkan substansi pembicaran yang belum tentu mengarah ke perbuatan pidana, dianggap konyol dan bodoh. “Pidana itu mencari kebenaran materiil, yang penting substansinya benar atau tidak,” kata Muhammad Prasetyo di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (4/12/2015).

Hanya saja, dalam rekaman itu sama sekali tidak ada tindak pidana yang terjadi. Bahkan bisa dikatakan hanya sebatas obrolan sambal ngopi-ngopi atau lebih pantas disebut obrolan di warung kopi. Obrolan tersebut juga tidak ada tindaklanjut dan tidak ada kejadian selanjutnya, yang menggambarkan adanya perbuatan berlanjut.

Jika bentuk perekaman pembicaraan biasa, seperti yang diakui oleh Maroef Syamsudin dikategorikan sebagai perbuatan pidana, maka bisa dinyatakan Jaksa Agung Prasetyo, telah melanggar hak asasi manusia.
Tak kurang Wakil DPR RI seperti Fadli Zon, berharap Jaksa Agung bisa bertindak professional dalam menghadapi kasus ini. “Jaksa Agung harus professional,” kata Fadli Zon.

Apalagi rekaman pembicaraan tersebut sempat dipermasalahkan beberapa anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Menurut mereka sebagai alat bukti keabsahan rekaman tersebut ilegal karena diambil tanpa sepengetahuan pihak dalam pembicaraan itu. Lagi pula, rekaman tersebut sudah diedit, sehingga pantas dipertanyakan untuk apa kepentingan editing tersebut?

Lebih mengerikan lagi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang melaporkan Ketua DPR RI Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Senin (16/11/2015), telah melakukan editing dari rekaman sepanjang 1 jam 27 menit hanya dijadikan 11 menit saja. Hal ini jelas telah melanggar UU ITE, dan Sudirman Said yang pantas disebut telah melakukan rekayasa dalam bentuk editing rekaman ilegal.

Berbagai alasan seperti yang diuangkap Sudirman bahwa ia mengaku telah mengetahui Setya mencatut nama presiden dan wakil presiden saat bertemu Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin dari sebuah rekaman pembicaraan, tidak terbukti. Bahkan tidak ada permintaan soal saham dari Setya Novanto. Justru sebaliknya Maroef Syamsudin yang menawarkan pertama kali dalam pembicaraan soal saham.